Penghargaan kabupaten paling inovatif untuk Banyuwangi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian kepada Bupati Ipuk Fiestiandani kemarin (23/12). Penyerahan dilangsungkan dalam ajang ”Innovative Government Award” yang digeber di Jakarta.
Penilaian dilakukan oleh tim independen yang terdiri atas kementerian terkait, akademisi, hingga media massa. Prosesnya dilakukan secara bertahap. Mulai dari paparan sampai tinjau lapangan.
Bupati Ipuk mengatakan, inovasi memang menjadi kunci di tengah beragam tantangan. ”Tadi Pak Mendagri menyampaikan, kalau daerah tak berinovasi, hanya business as usual, akan sulit mengakselerasi diri,” ujarnya.
Ipuk menjelaskan, inovasi Pemkab Banyuwangi terdiri atas inovasi digital dan nondigital. Inovasi terbentang mulai sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan. ”Kita di Banyuwangi terus menjaga budaya inovasi. Bukan untuk gaya, tapi kita benar-benar pilih inovasi yang berdampak. Apa dampaknya? Ke indikator-indikator kesejahteraan sosial ekonomi, ada kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan sebagainya,” jelasnya.
Ipuk lantas membeber sejumlah dampak inovasi yang digeber. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang rebound. Setelah tercatat minus 3,58 persen pada 2020 karena tergerus pandemi, tahun 2021 tumbuh menjadi 4,08 persen. Begitu pula dengan pendapatan per kapita yang di tahun 2020 berada di angka Rp 47,57 juta, lantas tumbuh menjadi Rp 49,99 juta pada 2021.
Dampak inovasi juga terasa di bidang penurunan kemiskinan. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 berkurang dari 8,07 persen menjadi 7,51 persen. Ini merupakan capaian angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi. Hal ini juga diiringi dengan penurunan angka pengangguran terbuka yang tersisa 5,26 persen pada 2022 ini.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi juga mengalami peningkatan. Pada 2020 berada di angka 70,62 dan meningkat cukup signifikan pada 2022, bahkan tercatat sebagai peningkatan tertinggi di Jawa Timur dengan angka 71,94.
”Tahun 2022, Banyuwangi telah bebas status desa berkembang. Jangankan desa tertinggal, desa berkembang, Alhamdulillah, sudah tidak ada. Semuanya sudah naik status menjadi desa kategori maju dan mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Bahkan, 2 desa Banyuwangi masuk dalam 10 besar nasional desa terbaik, desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di Indonesia,” jelas Ipuk.
Masih menurut Ipuk, beragam inovasi dan keberhasilan dicapai berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Termasuk pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder. ”Berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, Banyuwangi terus mempertahankan prestasinya,” pungkasnya. (sgt/c1) Editor : Gerda Sukarno Prayudha