BKK merupakan program yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sejak 2020. Setiap tahun jumlah BUMDes di Banyuwangi penerima BKK selalu meningkat. Tahun 2020 terdapat lima BUMDes yang berasal dari Desa Wringinputih, Kaliploso, Bangsring, Banyuanyar, dan Kampunganyar.
Tahun 2021 BKK menargetkan enam BUMDes yaitu dari Desa Bajumlati, Kebondalem, Purwoharjo, Parijatahwetan, Tegalarum, dan Kembiritan. Tahun ini meningkat kembali hingga menjadi tujuh BUMDes dari Gombolirang, Benelanlor, Tambong, Karetan, Rogojampi, Pengatigan, dan Sraten.
BKK untuk BUMDes ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov Jatim untuk meningkatkan operasional usaha desa. Program BKK ini dicanangkan pascapandemi Covid-19. Sebab, sepanjang masa pandemi itu banyak BUMDes yang mengalami stuck atau tidak berkembang.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 itu menghadirkan 36 peserta. Mereka terdiri dari 18 pimpinan desa dan 18 direktur BUMDes. Pihak DPMD menghadirkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Yeni Rismawati.
Yeni mengatakan, sumber dana BKK berasal dari provinsi. Pada tahun 2020 setiap BUMDes menerima Rp 50 juta. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 dana yang diberikan meningkat menjadi Rp 75 juta. ”Skema tiap tahun sama yaitu 96 persen dari dana digunakan untuk penguatan modal. Sedangkan empat persen dimanfaatkan untuk biaya operasional,” ujarnya.
Kegiatan konkret dalam program tersebut diawali dengan sosialisasi, pencairan dana, transfer dari rekening provinsi ke rekening desa, lalu ke rekening BUMDes hingga unit. ”Alokasi waktu dari rekening desa hingga dikirim ke rekening BUMDes itu maksimal tujuh hari. Sedangkan BUMDes diberi waktu sampai 30 hari untuk membelanjakan anggaran yang diberikan,” jelas perempuan berusia 45 tahun itu.
Dana yang telah dibelanjakan akan dilaporkan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPj) dan dilaporkan dalam musyawarah desa (musdes). Dalam musdes segala bentuk bukti pembelanjaan seperti dokumen dilampirkan dan diverifikasi oleh DPMD. ”Harus mengirim dokumen yang sudah diverifikasi oleh provinsi melalui aplikasi Data Desa Center (DDC),” ujarnya.
Yeni berharap, dana yang telah direalisasikan sejak September 2022 itu dapat digunakan secara bijak. Terutama untuk meningkatkan usaha desa yang memiliki potensi besar. ”BKK ini bisa menjadi pemicu atau penggerak bagi BUMDes pascapandemi Covid-19 sehingga terus berkembang,” harapnya.
Tindak lanjut dari program ini adalah BUMDes dapat melanjutkan dengan sistem tematik. Yaitu, desa yang memiliki tema akan direkomendasikan oleh DPMD untuk mendapatkan bantuan berupa BKK Desa Berdaya.
Kategori BUMDes yang menerima BKK disampaikan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama DPMD Banyuwangi Din Eka Pratiwi. Dia mengatakan, BUMDes dengan kategori maju berkesempatan mendapatkan bantuan dana dari provinsi tersebut.
”Pihak provinsi akan mengidentifikasi BUMDes yang layak. Terutama tahun 2023 harus berbadan hukum, sedangkan tahun 2022 sudah terdaftar nama untuk proses badan hukum,” pungkas Din. (cw4/sgt/c1) Editor : Gerda Sukarno Prayudha