Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banyuwangi, Rabu (7/12) menggelar koordinasi forum diskusi politik. Kegiatan yang mengusung tema ”Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024” menghadirkan beberapa narasumber.
Ada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi Hamim, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Teknis Penyelenggaraan Ari Mustofa, dan tokoh kebangsaan Wiyono. Hadir pula sejumlah perwakilan dari berbagai partai politik (parpol).
Kepala Seksi (Kasi) Ideologi dan Pembauran Bakesbangpol Nasrodin mengungkapkan, tujuan pelaksanaan kegiatan diskusi politik itu semata-mata untuk mengantisipasi adanya sengketa dalam pemilu. ”Tahun 2024 ada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kita dengan partai politik berusaha pelaksanaan pemilu lancar,” ujarnya.
Ketua Jejaring Panca Mandala (JPM) itu berharap para perwakilan parpol yang hadir dapat memberikan informasi terkait hasil diskusi tersebut. ”Diharapkan para parpol dapat mengikuti semua tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga, terbentuk pemilu damai. Maka hari ini, kita kumpulkan para pengurus partai untuk diskusi,” jelasnya.
Ketua Bawaslu Hamim menyampaikan materi terkait risiko munculnya sengketa dalam tahapan pemilu. ”Tadi kami sampaikan beberapa potensi sengketa. Seperti saat pendaftaran pemilu dan beberapa hal terkait dengan penataan dapil sempat disinggung. Tanggal 12 Desember akan diadakan uji publik pemekaran dapil,” katanya.
Hamim berharap ada kesepahaman antara pengurus parpol terkait pemilu yang damai dan lancar. ”Kami siap menampung aspirasi masyarakat serta memberikan bimbingan terkait yang diizinkan dan yang dilarang selama Pemilu 2024,” tutur Hamim.
Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Ari Mustofa memaparkan beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh KPU. Yang paling menarik perhatian perwakilan parpol adalah tentang pemekaran dapil. ”Bisa dikatakan diskusi ini merupakan pemanasan sebelum adanya uji publik. Pertanyaan-pertanyaan terkait nama yang masuk di sistem informasi partai politik (Sipol) dan tugas KPU terkait hal itu sudah kami sampaikan,” ujarnya.
Para perwakilan parpol menunjukkan berbagai macam respons. Ada yang mendukung dapil diubah. Ada pula parpol yang menginginkan jumlah dapil tetap lima. (cw4/aif/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud