Sekadar diketahui, Bumdes merupakan usaha desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa (pemdes) setempat. Pemdes dapat mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Pembentukan Bumdes juga ditetapkan melalui musyawarah desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi Ahmad Faishol mengatakan, seluruh desa di kabupaten the Sunrise of Java, tepatnya189 desa, seluruhnya sudah memiliki Bumdes. Namun, yang aktif dan beroperasi sampai saat ini hanya 50 unit saja.
Selain Bumdes, ada juga Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang bergelut di bidang simpan pinjam kelompok perempuan. Saat ini Bumdesma sudah ada di 19 kecamatan. ”Program Bumdes dikelola oleh pemdes langsung, sedangkan Bumdesma diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung,” ujar Faishol, Jumat (11/11).
Faishol mengaku sangat menyayangkan karena lebih dari separo unit Bumdes sudah tidak beroperasi. Menurut dia, dibutuhkan seorang pemimpin Bumdes yang memiliki jiwa entrepreneur untuk dapat menjalankan usaha tersebut. Terlebih, Bumdes didirikan dengan tujuan menambah pendapatan desa.
”Sebisa mungkin kami meminta analisis usaha. Mulai anggaran dana, detail usaha yang akan dikerjakan, kebutuhan operasional, dan keuntungan yang akan didapat. Hal tersebut lebih spesifik guna meningkatkan kesejahteraan desa setempat,” tutur Faishol.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Din Eka Pratiwi berharap, melalui Bumdes perputaran ekonomi menjadi maju dan membaik. Sebab, segala potensi yang ada di desa bisa dikelola dan dikembangkan dengan tepat. ”Jika semua dijalankan oleh Bumdes tidak ada monopoli yang dilakukan oleh pihak mana pun. Separo keuntungan dari Bumdes juga akan masuk ke dana desa itu sendiri,” bebernya.
Din menambahkan, beberapa Bumdes yang aktif tengah mengelola unit usaha di bidang penjualan alat tulis kantor (ATK). Sedangkan beberapa yang lain fokus mengembangkan usaha di bidang pariwisata dan pengolahan makanan ringan. ”Kebanyakan di ATK karena berlokasi di tengah permukiman. Tapi seperti Bumdes di Kecamatan Licin, Bumdes-nya mengelola bidang pariwisata. Hal tersebut juga bagus untuk percontohan,” pungkasnya. (cw5/sgt/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud