BANYUWANGI – Rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 berakhir klimaks, Selasa (30/11). Hal itu ditandai dengan pengambilan keputusan dewan atas rancangan anggaran keuangan daerah tahun depan.
Hasilnya, kekuatan fiskal Pemkab Banyuwangi tahun 2022 diproyeksi tembus Rp 3 triliun. Tepatnya pada postur belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 3,001 triliun.
Sedangkan dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah tahun depan ditetapkan sebesar Rp 2,985 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 518 miliar, dana transfer atau dana perimbangan sebesar Rp 2,404 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 63,23 miliar. Di sisi lain, pembiayaan neto daerah tahun depan diproyeksi sebesar Rp 16 miliar.
Rapat paripurna pengambilan keputusan dewan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi dua wakil ketua dewan, yakni M. Ali Mahrus dan Ruliyono, beserta anggota dewan asal enam fraksi di DPRD. Sedangkan anggota dan pimpinan dewan asal Fraksi Partai Demokrat (PD) tidak ikut alias abstain dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dewan terhadap Rancangan APBD 2022 tersebut.
Sedangkan di jajaran eksekutif, Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono hadir langsung di ruang rapat paripurna. Demikian pula dengan sejumlah asisten pemkab dan beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sementara itu, persetujuan dewan atas rancangan APBD 2022 tersebut berarti juga menahbiskan kebijakan pemkab untuk tidak mengurangi alokasi dana desa (ADD) bagi seluruh desa di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Bukan itu saja, pengesahan APBD tersebut juga menjadi ”jalan” untuk mengegolkan permintaan dewan untuk menaikkan dana bantuan keuangan bagi partai politik (banpol) pada tahun depan.
Bahkan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang pada rancangan awal APBD direncanakan sebesar Rp 75 miliar, akhirnya juga dinaikkan menjadi sekitar Rp 100 miliar. Memang, secara nominal, pokir yang ”dititipkan” kepada dewan itu setara dengan anggaran pada tahun ini. Namun, lantaran pendapatan daerah turun, maka awalnya pihak eksekutif berencana menurunkan pokir para wakil rakyat yang terhormat tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, kepekaan anggota DPRD Banyuwangi atas kondisi rakyat yang mereka wakili kembali dipertanyakan. Betapa tidak, saat kemampuan keuangan daerah menyusut imbas pandemi Covid-19, dewan malah sibuk memperjuangkan kenaikan bantuan keuangan pada partai politik (banpol).
Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, usul kenaikan banpol tersebut disampaikan dewan dalam pembahasan APBD 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tahun ini nominal banpol yang diberikan sebesar Rp 1.500 per suara sah yang diperoleh parpol peraih kursi DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu. Namun, saat ini, dewan mengusulkan agar dana banpol dinaikkan menjadi Rp 5 ribu per suara sah. Dalam proses pembahasan, akhirnya dewan mengusulkan banpol dinaikkan seratus persen menjadi Rp 3 ribu per suara sah.
Dewan beralasan, nominal banpol di Banyuwangi sangat rendah dibandingkan beberapa kabupaten dan kota lain. Bahkan, banpol di beberapa daerah sudah naik sejak tahun 2020. Ada yang mencapai Rp 5 ribu sampai Rp 7.500 per suara sah.
Bahkan tidak hanya berhenti banpol, dewan meminta ”kenaikan” pokir anggota DPRD pada APBD 2022. Nominal pokir yang pada rancangan awal APBD 2022 sebesar Rp 75 miliar, diminta dinaikkan menjadi sekitar Rp 100 miliar seperti halnya pokir yang disalurkan kepada 50 anggota dewan pada tahun ini.
Diperoleh keterangan, untuk memenuhi sejumlah permintaan dewan tersebut, eksekutif terpaksa menyisir anggaran kegiatan di sejumlah SKPD. Tidak terkecuali anggaran perjalanan dinas.
Sementara itu, dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Rancangan APBD 2022 sudah disetujui dewan. ”Dengan persetujuan dewan atas Raperda APBD Tahun 2022, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan penganggaran semua kegiatan pembangunan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran 2022,” ujarnya.
Ipuk membenarkan bahwa melalui persetujuan dewan atas Rancangan APBD tersebut, nominal ADD bagi seluruh desa di Banyuwangi tidak turun dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, secara persentase, ADD bagi desa-desa di Banyuwangi justru naik.
Ipuk juga tidak menampik tahun depan banpol akan dinaikkan sebagaimana usul dewan. Tepatnya dari Rp 1.500 menjadi Rp 3 ribu per suara sah. ”Dana banpol ini juga untuk pendidikan politik masyarakat. Kenaikan dana banpol ini juga merupakan win-win solution. Karena secara nominal dana pokir dewan tidak ditambah,” kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, ketidakhadiran para anggota dewan asal Fraksi PD dalam rapat paripurna kemarin merupakan hal biasa dalam kehidupan demokrasi. ”Ini bagian dari dinamika,” ujarnya.
Terkait banpol, Made menuturkan kenaikan bantuan keuangan kepada parpol tersebut adalah hal yang wajar. ”Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, Banyuwangi di titik terendah. Banyak kabupaten lain yang banpolnya sudah mencapai Rp 5 ribu. Mojokerto Rp 6 ribu, Malang Rp 5 ribu, Jember Rp 2.500,” kata dia.
Terlebih, imbuh Made, dana banpol juga memiliki korelasi dengan peningkatan kualitas demokrasi di Banyuwangi. Sebab, salah satu pilar demokrasi adalah parpol. ”Kalau parpolnya sehat, maka kehidupan demokrasi juga lebih sehat. Juga edukasi-edukasi politik yang dilakukan parpol kepada masyarakat akan lebih optimal jika ada support anggaran yang memadai,” pungkasnya.
Editor : Ali Sodiqin