JawaPos.com – Kenaikan status Polres menjadi Polresta dipastikan akan berdampak pada penyesuaian susunan kepangkatan dan jabatan. Beberapa penyesuaian itu di antaranya terkait perkantoran hingga penyesuaian sumber daya manusia (SDM) yang menunjang grade dari Polres menjadi Polresta.
Kapolres AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan, naiknya status Polres tersebut secara otomatis akan mengubah susunan kepangkatan dalam jabatan di Polresta Banyuwangi. Perubahan itu mulai dari pejabat utama (PJU), kepala bagian (Kabag), kepala satuan (Kasat), Kapolsek, dan Kanitreskrim. Semua akan terjadi penyesuaian SDM dari sisi kepangkatan dan jabatannya.
Jabatan Kabag masih tetap sama, yakni diisi perwira berpangkat Kompol. Perubahan besar-besaran terjadi pada jabatan Kasat. Yang sebelumnya dijabat oleh perwira berpangkat AKP, kini digantikan perwira berpangkat Kompol.
Saat ini, kata Kapolres, untuk susunan jabatan dan kepangkatan di Polres Banyuwangi masih dengan komposisi satu orang berpangkat AKBP, 8 orang berpangkat Kompol, perwira berpangkat AKP sebanyak 31 orang, dan untuk pangkat Iptu/Ipda sebanyak 84 orang.
Karena terjadi penyesuaian susunan kepangkatan dan jabatan, maka secara otomatis nantinya akan terjadi ”cuci gudang” besar-besaran di tubuh Polres Banyuwangi saat resmi menjadi Polresta. Para perwira berpangkat AKP yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat, tentu harus siap-siap digeser sebagai Kapolsek atau Kaur Bin Ops (KBO). Karena jabatan Kasat akan diisi oleh perwira berpangkat Kompol.
Jabatan lainnya adalah perwira yang berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu) dan Inspektur Polisi Dua (Ipda) juga terancam digeser jabatannya. Sebut saja posisi Kapolsek Giri, Kapolsek Wongsorejo, Kapolsek Cluring yang kini masih dijabat Iptu, nantinya akan digantikan perwira berpangkat AKP.
Terkait perluasan struktur, sarana dan prasarana, serta penambahan personel, akan dilakukan secara bertahap. Penambahan dapat dilakukan dengan menarik sejumlah personel Polda Jawa Timur untuk mengisi kekurangan.
Penambahan personel tersebut, kata Kapolres, akan tetap diusulkan kepada Mabes Polri melalui Polda Jawa Timur. Jumlah personel akan dihitung sesuai kebutuhan berbasis beban kinerja. Bukan justru dipukul rata berdasar jumlah personel di masing-masing Polsek.
Setiap wilayah Polsek tentu berbeda situasinya, mulai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan kondusivitas daerah. Maka jumlah personel akan disesuaikan dengan beban kerja dan penyesuaian dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan ideal, dan peningkatan wilayah.
”Kami belum tahu pasti idealnya personel saat menjadi Polresta. Jika ada kekurangan akan segera kita tambahkan, artinya penyesuaian susunan organisasi dilakukan secara bertahap,” katanya.
Seiring dengan penyesuaian susunan organisasi, anggaran, sarana dan prasarana, serta penambahan personel, diharapkan mampu memacu kinerja anggota Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ”Peningkatan status ini bagaimana pendekatan pelayanan dan peningkatan kinerja kepolisian,” tandasnya.
Seperti diberitakan, tidak lama lagi Polres Banyuwangi naik kelas menjadi Polres Kota (Polresta). Kenaikan status ini mengacu surat persetujuan peningkatan tipe Polres dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/849/M.KT.01/2019, tertanggal 18 September 2019.
Dengan peningkatan status tersebut, maka Polres Banyuwangi bakal dipimpin seorang perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol). Peningkatan status itu telah diperjuangkan cukup lama. Naiknya status Polres menjadi Polresta sudah melalui sejumlah tahapan dan pertimbangan yang cukup matang. Sejumlah pertimbangan naik kelas itu di antaranya jumlah luas wilayah, jumlah penduduk, serta komplekstivitas permasalahan yang dihadapi sangat tinggi.
Apalagi, Banyuwangi kini telah memiliki bandara internasional. Jadwal penerbangan pun semakin padat. Event-event besar berskala lokal, regional, dan nasional juga kerap digelar di Banyuwangi.