Radarbanyuwangi.id – Bagi generasi 80an di Indonesia, tentu tidak asing dengan yang namanya Porkas. Keberadaan porkas ini pernah menuai pro dan kontra pada masa itu. Sebab porkas dianggap sebagai salah satu praktik perjudian yang pernah dilegalkan di Indonesia kala itu.
Porkas sendiri merupakan kependekan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Porkas muncul pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yakni tahun 1986. Dari namanya, Porkas diambil dari kata forecast yang menjadi sarana untuk menghimpun dana olahraga dari masyarakat.
Sebab kala itu, pemerintah ‘berguru’ ke Inggris dalam merumuskan seluk beluk pengetrapan porkas. Dalam aplikasinya di lapangan, porkas kemudian mengantongi izin dari Departemen Sosial dan disokong dengan SK Menteri Sosial nomor BBS-10.12/85 per tanggal 10 Desember 1985.
Porkas secara resmi berlaku mulai tahun 1986. Disinilah masyarakat Indonesia terbelah. Ada yang mendukung ada yang menolak.
Yang mendukung menilai porkas bukan bagian dari judi. Karena dalam pengaplikasiannya sudah dilakukan analisis mendalam dan studi banding ke negara lain yakni Inggris. Porkas dianggap merupakan permainan yang telah melewati penelitian oleh pemerintah.
Sistem permainannya dengan menebak peluang pemenang yang ada pada sebuah pertandingan. Kala itu metode permainan porkas disusun sedemikian rupa agar tidak mudah ditebak dengan harapan agar porkas tak lekas gulung tikar.
Ini disebabkan karena dana yang dihimpun dalam porkas akan digunakan untuk pembinaan olahraga. Dalam Porkas tidak ada tebakan angka, melainkan penebakan menang-seri-kalah. Peredarannya pun hanya sampai tingkat kabupaten, dan batasan usianya 17 tahun.
Para pembeli kupon hadiah ini akan bertaruh untuk 14 klub sepak bola di divisi utama. Setelah 14 klub melakukan pertandingan berjalan selama seminggu dan hadiah akan diundi. Pembagian hadiahnya: 50-30-20, berurutan yakni penyelenggara tebakan-pemerintah-penebak.
Disisi lain, porkas memberikan ilusi pada masyarakat. Masyarakat justru dibuat sibuk menerka-nerka kode porkas. Parahnya lagi berangan angan dan berharap keberuntungan.
Efek judi ala porkas ke masyarakat semakin ‘digandrungi’ saat porkas bermetamorfosis menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) pada tahun 1987.
Ragam cara dihalalkan masyarakat kala itu untuk bisa menang. Sebab jackpot yang ditawarkan lumayan untuk bilangan saat itu yakni Rp 8 juta. Imbasnya aksi kriminalitas merajalela dan masyarakat menghalalkan segala cara demi bisa menang undian.
Berbeda dengan porkas, sistem permainan KSOB tak hanya sekadar menebak menang dan kalah pertandingan. Lebih dari itu pemasang wajib menyertakan skor babak pertama dan babak kedua.
Di pihak pemerintah, dalam kurun waktu setahun saja mampu menghimpun dana masyarakat senilai Rp221.2 miliar. Satu sisi dana ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai modal bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan PSSI.
Tapi dampak buruknya dahsyat kepada masyarakat. Seolah keuntungan terus diperoleh pemerintah, porkas dan KSOB ini pun terus bermetamorfisis. Namanya lalu berganti menjadi Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TTSB) dan lalu berganti lagi menjadi Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB)
Lewat seruan masyarakat dari berbagai elemen, SDSB akhirnya berakhir pada tahun 1993. Kondisi itu sejalan pertentangan di tengah masyarakat ingin tidak ada perjudian dengan kedok sumbangan dalam bentuk apapun. (*)
Editor : Niklaas Andries