RADAR BANYUWANGI - Jawa Timur memiliki 999 perlintasan sebidang kereta api. Dari jumlah tersebut, 265 perlintasan tercatat belum memiliki penjagaan, sementara 83 titik dikategorikan sebagai perlintasan liar yang masih membutuhkan penanganan.
Kondisi itu menjadi salah satu tantangan keselamatan di tengah tingginya aktivitas perkeretaapian di Jawa Timur yang melayani 138 perjalanan kereta api setiap hari.
Data yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono pada September 2026 menunjukkan, dari 999 perlintasan sebidang, sebanyak 638 telah dijaga PT Kereta Api Indonesia (KAI) maupun pemerintah daerah dan 96 lainnya mendapat penjagaan sukarelawan. Sebanyak 265 perlintasan lainnya belum dijaga.
“Ada 83 perlintasan liar yang perlu dilakukan penanganan,” kata Nyono.
Data tersebut melengkapi catatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya per 7 Mei 2026. Saat itu, sebanyak 916 dari 999 perlintasan telah terdaftar dan memiliki nomor Jalan Perlintasan Langsung (JPL), sedangkan 83 lainnya belum terdaftar. Dari 916 perlintasan yang telah terdaftar, 182 di antaranya tidak memiliki penjagaan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta peningkatan layanan kereta api berjalan beriringan dengan penguatan keselamatan, terutama di titik pertemuan jalur rel dan jalan.
“Keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap pengembangan layanan kereta api,” kata Khofifah, Senin (28/9).
Menurut Khofifah, pengamanan perlintasan tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas. Koordinasi antarpemangku kepentingan, kesiapan petugas, serta kepatuhan masyarakat terhadap rambu keselamatan juga menjadi bagian penting dalam mencegah kecelakaan.
15 kecelakaan hingga Mei, delapan orang meninggal
Persoalan keselamatan di perlintasan sebidang tercermin dari catatan kecelakaan. Hingga Mei 2026, sebanyak 15 kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan kereta api terjadi di Jawa Timur. Delapan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian-kejadian tersebut.
Pemprov Jatim telah membangun 132 pintu perlintasan kereta api dan pos jaga di jalan kabupaten/kota. Pembangunan fasilitas keselamatan berlanjut pada 2026 dengan empat pintu perlintasan tambahan melalui APBD. Setelah selesai, fasilitas tersebut akan dikelola pemerintah daerah setempat.
Selain pembangunan fisik, Dishub Jatim juga meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan penjaga perlintasan sebidang di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun.
Menurut Nyono, pembangunan palang dan pos penjagaan tidak dapat menjadi satu-satunya langkah untuk menekan risiko kecelakaan. Kualitas sumber daya manusia yang bertugas di perlintasan juga harus diperkuat.
Persoalan kemampuan anggaran daerah sebelumnya turut menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif mengatakan kemampuan fiskal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan pembangunan fasilitas keselamatan.
Pada Juni 2026, ia menyebut APBD Jawa Timur tahun itu hanya mampu membiayai pembangunan empat titik perlintasan. Data yang disampaikannya saat itu mencatat 213 perlintasan belum dijaga. Perbedaan dengan angka September menunjukkan data perlintasan mengalami pembaruan sepanjang 2026.
Jaringan rel Jatim 1.525 kilometer
Tantangan pengamanan perlintasan berkaitan dengan luasnya jaringan kereta api di Jawa Timur.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur, jaringan perkeretaapian di provinsi tersebut mencapai 1.525 kilometer dan memiliki 123 stasiun. Jalur aktif mencapai sekitar 910 kilometer, sedangkan 615 kilometer lainnya berstatus nonaktif.
Sebanyak 138 perjalanan kereta api beroperasi setiap hari. Rinciannya, 40 perjalanan berada di wilayah Daop 7 Madiun, 80 perjalanan di Daop 8 Surabaya, dan 18 perjalanan di Daop 9 Jember.
Menurut Khofifah, kereta api memiliki peran strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga kawasan pariwisata.
Peningkatan kualitas layanan, kata dia, juga harus memperhatikan kebutuhan anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas.
“Pelayanan yang semakin baik harus dirasakan oleh semua penumpang, termasuk anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Kemudahan akses di stasiun serta kenyamanan selama perjalanan, menurut Khofifah, perlu terus mendapat perhatian seiring pengembangan layanan perkeretaapian di Jawa Timur.
SRRL bakal kurangi perlintasan sebidang
Upaya meningkatkan layanan sekaligus keselamatan juga masuk dalam pengembangan Surabaya Regional Railway Line (SRRL), proyek kereta komuter yang disiapkan untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya.
Kementerian Perhubungan mencatat tahap awal SRRL meliputi pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi koridor Gubeng–Sidoarjo sepanjang sekitar 20 kilometer. Fasilitas di Stasiun Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, dan Sidoarjo juga akan ditingkatkan.
Pengembangan tersebut dilengkapi peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi, fasilitas pemeliharaan, pembangunan depo di Sidotopo, rencana jalur ganda Gubeng–Pasar Turi, serta pengurangan perlintasan sebidang melalui pembangunan jalan layang di sejumlah titik.
Kepala BTP Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan mengatakan pengurangan perlintasan sebidang menjadi penting ketika frekuensi perjalanan kereta komuter meningkat.
“Kalau kita berbicara kereta komuter, perlintasan sebidang harus dikurangi karena kereta akan lebih sering melintas dan dapat mengganggu lalu lintas jalan,” kata Denny.
Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan perlintasan tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat ini. Pengamanannya juga menjadi bagian dari persiapan ketika frekuensi perjalanan kereta di kawasan Surabaya dan Sidoarjo meningkat setelah SRRL beroperasi.
DED SRRL masih dikerjakan
Proyek SRRL pada 2026 masih berada pada tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh konsultan asal Jepang, Chodai. DED tersebut membahas perencanaan infrastruktur, pengembangan jalur, peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, hingga rekomendasi teknis sebelum pembangunan dilakukan.
“Langkah ini sangat penting mengingat pembangunan SRRL akan menghadapi berbagai hambatan yang perlu dipetakan sejak awal,” ujar Denny pada Juni 2026.
Penyusunan DED ditargetkan selesai pada awal 2027 sehingga proses tender konstruksi dapat dilanjutkan sesuai tahapan proyek. DJKA juga memperhitungkan penyesuaian terhadap jembatan kereta, jalur rel, stasiun, lalu lintas, dan perlintasan yang terdampak pembangunan.
Pemantauan proyek masih berlangsung pada Agustus 2026. DJKA, KfW Development Bank, Chodai, dan PT KAI Daop 8 Surabaya meninjau sejumlah lokasi, termasuk Viaduk Gubeng, Stasiun Pasarturi, dan Depo Sidotopo.
Denny mengatakan aspek teknis dalam rancangan SRRL harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya menggunakan layanan tersebut.
“Kami ingin memastikan pengerjaan DED ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan spesifikasi teknis SRRL,” katanya.
Salah satu tantangan desain terdapat di Viaduk Gubeng yang berstatus bangunan cagar budaya Tipe A. Selain itu, elektrifikasi membutuhkan penyesuaian ruang bebas untuk pemasangan listrik aliran atas dan pemenuhan aspek keselamatan operasional.
Keselamatan perlintasan dengan demikian menjadi isu yang beririsan dengan dua agenda sekaligus, yakni pengamanan jaringan kereta api yang telah beroperasi dan pengembangan layanan komuter baru.
Khofifah juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas dan tidak menerobos palang pintu ketika kereta akan melintas. Menurut dia, peningkatan infrastruktur perlu diikuti kesiapan petugas, edukasi keselamatan, dan kepatuhan pengguna jalan.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara