RADARBANYUWANGI.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti masih maraknya perlintasan kereta api tidak resmi di wilayahnya. Jalur-jalur tersebut kerap digunakan masyarakat sebagai akses kendaraan, meski tanpa dilengkapi palang pintu pengaman.
Sorotan itu disampaikan pria yang akrab disapa KDM saat melayat ke rumah duka korban kecelakaan KRL Commuter Line di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan korban jiwa.
“Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi,” ujarnya di Cikarang, Selasa (28/4/2026), dikutip Antara.
KDM menegaskan, penanganan perlintasan liar tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan atau operator seperti PT Kereta Api Indonesia. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif masyarakat di sekitar jalur rel.
“Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api,” katanya.
Ia menilai, keberadaan perlintasan ilegal mencerminkan masih lemahnya pengawasan sekaligus tingginya kebutuhan akses warga. Karena itu, solusi yang ditempuh harus komprehensif, tidak hanya penutupan jalur, tetapi juga penyediaan akses alternatif yang aman.
Selain menyoroti perlintasan liar, KDM juga menyatakan dukungannya terhadap investigasi kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4/2026) malam. Ia berharap proses penyelidikan berjalan menyeluruh agar menjadi bahan evaluasi bagi sistem transportasi publik nasional.
“Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut KDM, akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna merumuskan langkah konkret. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna transportasi massal.
Editor : Lugas Rumpakaadi