RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir.
Perbaikan jembatan putus dan bendungan rusak kini menjadi prioritas utama karena dinilai vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan keberlangsungan sektor pertanian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Situbondo, Abdul Kadir, menegaskan bahwa proses perbaikan ditargetkan selesai secepat mungkin agar dampaknya tidak berkepanjangan bagi warga.
“Target kami secepat mungkin harus selesai. Karena kasihan masyarakat,” ujarnya.
Jembatan Jadi Prioritas, Akses Ekonomi Terancam
Menurut Kadir, jembatan memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah.
Jika akses tersebut terputus, mobilitas warga akan terganggu dan berimbas langsung pada roda perekonomian, terutama bagi desa yang bergantung pada akses menuju pusat kota.
Salah satu kerusakan paling parah terjadi di Kecamatan Jatibanteng, di mana jembatan utama putus akibat terjangan banjir.
Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tersendat, mulai dari distribusi barang hingga akses layanan dasar.
Sebelumnya, Pemkab telah menyelesaikan perbaikan jembatan di Desa Palangan, Kecamatan Jangkar.
Ke depan, fokus penanganan akan diarahkan ke wilayah barat, khususnya Kecamatan Besuki yang menjadi daerah terdampak banjir paling parah.
Bendungan Tak Kalah Penting, Ancaman Kemarau Mengintai
Selain jembatan, bendungan juga menjadi perhatian serius. Infrastruktur ini berfungsi sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau tiba.
Kadir menegaskan, jika perbaikan bendungan tidak segera dilakukan, ribuan hektare lahan pertanian terancam tidak mendapatkan suplai air yang cukup.
“Bendungan juga penting untuk segera diselesaikan sebelum musim kemarau karena berkaitan dengan pengairan lahan pertanian masyarakat,” imbuhnya.
Beberapa bendungan yang mengalami kerusakan cukup signifikan antara lain Dam Dawuhan dengan cakupan sekitar 800 hektare lahan, Sumber Pinang sekitar 20 hektare, serta Jatibanteng sekitar 250 hektare.
Dengan total luasan yang cukup besar, percepatan perbaikan dinilai krusial untuk mencegah potensi gagal panen dan kerugian petani.
Tambahan Anggaran Disiapkan
Untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur, Pemkab Situbondo menyiapkan tambahan anggaran lebih dari Rp 4 miliar khusus untuk perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat banjir.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar Rp 11 miliar untuk penanganan dampak banjir, termasuk perbaikan fasilitas umum dan bantuan bagi rumah warga terdampak.
Namun, dari jumlah tersebut, alokasi untuk perbaikan fasilitas umum pada banjir tahap pertama hanya sekitar Rp 2 miliar.
Seiring bertambahnya kerusakan akibat banjir susulan, kebutuhan anggaran pun meningkat.
“Karena anggaran sebelumnya cukup kecil, maka sekarang perlu ditambah agar perbaikan bisa maksimal,” jelas Kadir.
Pemulihan Infrastruktur Jadi Kunci
Percepatan perbaikan jembatan dan bendungan ini diharapkan mampu memulihkan aktivitas masyarakat secara menyeluruh.
Selain memperlancar akses transportasi, perbaikan bendungan juga menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
Pemkab Situbondo menargetkan seluruh proses perbaikan dapat rampung sebelum musim kemarau, sehingga masyarakat tidak lagi dihantui dampak lanjutan pascabanjir. (rif/sgt)
Editor : Ali Sodiqin