BANYUWANGI – Penerapan sistem Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di Pelabuhan Ketapang justru memunculkan persoalan baru. Alih-alih memperlancar arus penyeberangan, kebijakan tersebut dinilai memicu antrean panjang kendaraan di sisi Ketapang.
Dewan Pimpinan Cabang Gapasdap Banyuwangi menilai terbatasnya jumlah dermaga yang melayani penyeberangan reguler menjadi penyebab utama penumpukan kendaraan, terutama di area kantung parkir.
Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim, mengungkapkan bahwa pada Selasa (17/3), banyak kendaraan kecil (KK) dan bus yang tidak bisa langsung menyeberang.
Pasalnya, hampir seluruh dermaga dioperasikan dengan sistem TBB. Di antaranya Dermaga MB II, MB IV, LCM, hingga Dermaga Bulusan.
“Hari ini banyak kendaraan kecil dan bus, tapi mereka tidak bisa langsung naik karena hanya dilayani di MB I dan MB III,” ujarnya.
Dermaga Besar Tak Maksimal, Antrean Mengular
Padahal, dermaga-dermaga yang menerapkan TBB tersebut merupakan lokasi sandar kapal besar yang memiliki kapasitas angkut lebih banyak dan seharusnya mampu mempercepat proses penyeberangan.
Sebaliknya, Dermaga MB I dan MB III yang masih melayani kendaraan reguler hanya dioperasikan oleh kapal berukuran kecil. Akibatnya, kapasitas angkut menjadi terbatas dan antrean kendaraan pun tak terhindarkan.
Jika kondisi ini terus berlangsung, Nurjatim khawatir antrean yang selama ini identik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk justru akan berpindah ke Ketapang.
Gapasdap Tak Dilibatkan
Lebih lanjut, Gapasdap Banyuwangi juga mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan optimalisasi sistem TBB tersebut.
Menurutnya, penerapan sistem ini seharusnya dilakukan secara selektif, tidak diterapkan di seluruh dermaga sekaligus.
“Seharusnya TBB ini di LCM atau Bulusan saja. Jangan semua dermaga. Ini bisa menimbulkan kemacetan di dua sisi,” tegasnya.
Ia menambahkan, antrean dari sisi Jawa bahkan sudah mulai terjadi sejak Minggu (15/3) malam dan terus meningkat hingga kini.
Keluhan Pengguna Jasa: Muatan Rentan Terdampak
Tidak hanya pengusaha angkutan, kebijakan ini juga dikeluhkan para pengguna jasa penyeberangan, khususnya yang membawa muatan sensitif seperti bahan segar dan makhluk hidup.
Salah satu sopir truk, Partam, mengaku harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian jadwal keberangkatan.
Ia bahkan harus mencari lokasi teduh agar muatan anak ayam yang dibawanya tidak mengalami stres akibat panas.
“Saya sampai subuh, tapi sampai tengah hari belum bisa menyeberang,” keluhnya.
Angkut Puluhan Ribu Anak Ayam
Partam mengungkapkan, dirinya membawa sekitar 54 ribu anak ayam jenis Joper yang akan dikirim ke Mataram.
Selama ini, ia memilih jalur darat melalui Bali dibandingkan menggunakan kapal LDF dari Tanjungwangi, karena khawatir kondisi muatan yang tidak tahan berada lama di ruang tertutup.
Namun, kondisi antrean panjang seperti saat ini justru menimbulkan risiko baru bagi muatan yang dibawanya.
“Kalau menunggu lama seperti ini juga khawatir. Biasanya tidak antre saja tetap ada yang mati,” ujarnya.
Potensi Dampak Lebih Luas
Situasi ini dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada kelancaran transportasi, tetapi juga pada distribusi logistik antarwilayah Jawa-Bali.
Apalagi jalur Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu urat nadi utama mobilitas barang dan penumpang di Indonesia.
Jika tidak segera dilakukan evaluasi, penerapan sistem TBB berpotensi memperburuk kemacetan dan merugikan berbagai pihak, mulai dari pengusaha transportasi hingga pelaku distribusi barang.
Perlu Evaluasi Kebijakan
Gapasdap Banyuwangi berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem TBB agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan.
Pengaturan operasional dermaga yang lebih proporsional dinilai menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bongkar muat dan kelancaran arus kendaraan.
Dengan penanganan yang tepat, diharapkan antrean di Pelabuhan Ketapang dapat kembali terkendali dan aktivitas penyeberangan Jawa-Bali berjalan normal seperti sedia kala. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin