RADARBANYUWANGI.ID – Pemkab Banyuwangi terus menjaring aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat untuk merancang kebijakan dan program pembangunan. Salah satunya melalui Rembuk Perempuan.
Rembuk Perempuan digelar di aula Minak Jingggo Kantor Pemkab Banyuwangi pada Senin (29/9).
Sebanyak 55 peserta dari berbagai organisasi seperti Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Nasyiatul Aisyiyah (Muhammadiyah), Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katolik Banyuwangi, Perkumpulan Wanita Buddha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Banyuwangi, Kader Posyandu, akademisi, dan aktivis perempuan.
Dalam rembuk ini berbagai permasalahan terkait perempuan dibahas untuk dicarikan solusinya dan diimplementasikan dalam program pembangunan.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, Rembuk Perempuan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena menggali berbagai permasalahan, potensi, hingga prioritas kebutuhan para perempuan.
Ia menuturkan, kaum perempuan merupakan bagian penting dalam berjalannya proses pembangunan di Banyuwangi.
“Bahkan perempuan memiliki peran besar di banyak sektor mulai UMKM, bidang pendidikan, dan kesehatan. Karenanya kami berkomitmen untuk mengakomodasi sesuai dengan skala prioritas,” ujarnya.
Ipuk berharap pertemuan serta rekomendasi yang telah disampaikan akan membuat perempuan Banyuwangi semakin maju dan berdaya.
Ada empat isu yang dikelompokkan dalam empat kluster, yakni literasi keuangan, kekerasan perempuan dan pernikahan dini, pengasuhan keluarga, serta partisipasi perempuan dalam politik.
Dari sisi literasi keuangan dan kewirausahaan, sejumlah masalah diangkat seperti pelatihan literasi keuangan yang masih belum menjangkau perempuan secara luas dan masih terbatasnya pelatihan marketing untuk perempuan.
“Kami memberikan rekomendasi agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) bisa menyiapkan pelatihan dan fasilitator di desa-desa untuk pengembangan literasi keuangan, juga pelatihan marketing dan akses modal, serta pelatihan manajemen usaha untuk para perempuan,” ujar Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Buddha yang menjadi juru bicara di forum tersebut.
Rekomendasi juga disampaikan untuk penguatan pengasuhan keluarga dengan mengoptimalkan fungsi Rumah Desa Sehat (RDS), advokasi kebijakan, dan anggaran di desa untuk program pengasuhan dan parenting serta penguatan desa ramah perempuan dan anak (DRPA).
Forum juga mendorong terbitnya peraturan desa (perdes) tentang perlindungan perempuan dan anak, sosialisasi kesetaraan gender, hingga dukungan kebijakan desa terkait perlindungan perempuan dan anak.
Sedangkan pada klaster keterwakilan perempuan dalam politik, forum memberikan rekomendasi program pendidikan politik serta kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat desa untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi politik perempuan yang masih rendah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menambahkan, semua rekomendasi tersebut akan menjadi acuan pertimbangan dalam merancang rencana pembangunan.
“Setiap poin rekomendasi akan kami analisis dan secara bertahap dimasukkan dalam perencanaan pembangunan,” pungkasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin