RADARBANYUWANGI.ID - Hujan deras yang turun sejak malam tak menghalangi langkah 43 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menuju Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Banyuwangi.
Hari itu, Selasa (9/9/2025), mereka mengikuti pelatihan yang disebut Training of Trainer (TOT) untuk mendampingi warga dalam program yang diharapkan bisa meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial di Indonesia melalui digitalisasi.
Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng akanmenjadi wilayah awal untuk uji coba Portal Perlinsos di Banyuwangi.
Selama ini, penetapan penerima bantuan sosial masih menghadapi tantangan.
Ada yang berhak tapi terlewat, ada pula yang sebenarnya mampu justru masuk daftar.
Inclusion error dan exclusion error, istilah teknisnya.
Kini, lewat digitalisasi, sistem mencoba lebih adil melalui perumusan formula seleksi calon penerima bantuan sosial.
Warga bisa mendaftar langsung di Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), diverifikasi dengan data kependudukan, lalu ditentukan melalui seleksi berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional dan data-data pendukung dari kementerian/lembaga lainnya.
“Proses ini masih uji coba, tidak langsung memengaruhi penerima bansos tahun ini. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” jelas Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam sosialisasi di Desa Kemiren.
Fathur Rahman Utomo, PMO Gugus Tugas Digitalisasi Bansos DEN, merinci tahapan proses bisnis yang diuji.
Pertama, registrasi. Masyarakat Kab. Banywuwangi bisa membuat akun di portal perlinsos menggunakan IKD.
Jika tak punya smartphone, pendamping PKH dan TKSK hadir membantu.
Siapapun masyarakat Kab. Banyuwangi yang merasa butuh bantuan, bisa berpartisipasi dengan pendaftaran.
Kedua, seleksi. Data pendaftar dicocokkan dengan basis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan data-data pendukung dari kementerian/lembaga lainnya.
Di sinilah sistem memeriksa apakah pendaftar memenuhi kelayakan penerima bansos atau tidak karena data-data tertentu.
Ketiga, pemberitahuan hasil. Portal memberikan notifikasi, diterima atau tidak.
Alasan penolakan juga dijelaskan, misalnya penghasilan di atas batas, atau listrik rumah lebih dari 1.300 watt.
Keempat, sanggahan. Warga bisa mengajukan keberatan lewat fitur khusus, lengkap dengan bukti berupa apapun yang dirasa bisa mendukung pembenaran.
Misalnya jika NIK dicatut pihak lain atau ada kesalahan data, masyarakat bisa menunjukan kondisi asli rumah yang saat ini ditinggali untuk dilakukan pemeriksaan lapangan lebih lanjut.
“Ini berbeda dari cek bansos biasa. Sanggahan hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan bukti konkret,” tegas Rahmat.
Di balik canggihnya sistem, masih ada tantangan. Sutini, ibu rumah tangga dari Desa Kemiren, mengaku sempat ragu.
“Saya kira susah harus pakai HP. Tapi ternyata ada pendamping yang bantu. Kalau jelas begini, malah lebih enak. Enggak bingung kapan dapat bantuan,” ujarnya sambil tersenyum lega.
Berbeda dengan Sutini, Andi, pemuda desa, melihatnya sebagai peluang besar.
“Kalau sistem ini benar-benar jalan, orang yang seharusnya enggak dapat bisa disaring. Jadi lebih adil,” katanya.
Cerita warga ini mencerminkan wajah ganda digitalisasi, butuh adaptasi, tapi memberi harapan.
Mengapa Banyuwangi yang dipilih? Jawabannya ada pada rekam jejaknya.
Kabupaten ini sudah lama mengusung konsep Smart Kampung, layanan administrasi berbasis digital di tingkat desa.
Surat menyurat bisa diurus online, anggaran desa bisa dipantau publik lewat sistem e-budgeting, dan data layanan publik dikumpulkan untuk analisis kebijakan.
“Kita ini modal nekat, tapi hasilnya nyata. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Banyuwangi salah satu yang terbaik di Indonesia,” kata Budi Santoso, Kepala Diskominfo Banyuwangi.
Pengalaman itu membuat Banyuwangi dianggap siap jadi laboratorium hidup bagi sistem bansos digital.
Digitalisasi bansos bukan hanya soal teknologi, tapi juga reformasi sosial. Ada empat manfaat besar yang diuji di Banyuwangi.
Akurasi penerima bansos lebih baik, sehingga menekan angka salah sasaran.
Transparansi meningkat, karena alasan diterima atau ditolak jelas.
Reformasi skema on demand, memungkinkan warga bisa daftar sendiri tanpa harus menunggu rekomendasi.
Serta penyaluran lebih efektif, karena data lebih akurat dan terintegrasi.
Jika hasil uji coba dianggap berhasil, sistem ini akan disiapkan untuk replikasi nasional.
Uji coba di Banyuwangi berjalan sepanjang 2025. Tahapannya diawali sosialisasi dan bimtek untuk pendamping pada awal tahun.
Pada pertengahan tahun, masyarakat bisa mulai mendaftar di portal perlinsos. Kemudian di akhir tahun, dilakukan evaluasi akurasi, efektivitas, dan respons masyarakat.
Jika presiden merestui dengan hasil evaluasi yang nyata dari pelaksanaan Pilot Project di Banyuwangi, sistem ini kemungkinan bakal diterapkan secara nasional dan bertahap mulai 2026.
Editor : Lugas Rumpakaadi