RADAR BANYUWANGI - Masih ingat rencana relokasi pasar tradisional di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Sempu, Banyuwangi pada pertengahan 2022 lalu?
Lahan yang diproyeksikan jadi tempat relokasi pasar itu, kini dipakai untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak Pemdes Jambewangi mencanangkan relokasi pasar desa dengan anggaran sebesar 150 juta, ternyata upaya itu tidak terlaksana.
Padahal, sudah dicarikan tempat dengan menyewa lahan. “Sekarang jadi dapur umum untuk makan gratis itu (MBG),” kata Kepala Desa (Kades) Jambewangi, Masykur kepada Jawa Pos Radar Genteng.
Sebelum diresmikan jadi dapur SPPG ketiga di Banyuwangi pada Selasa (25/2) lalu, Masykur menyebut lahan seluas 25 meter kali 75 meter itu sempat dibuat sarana olahraga futsal. Di tempat itu, juga dibangun tempat tongkrongan anak muda.
“Uang saya pribadi juga ada di proyek futsalan itu, tapi karena tidak jalan, oleh rekanan yang mengelola dialihkan jadi dapur MBG ini,” terangnya.
Masalahnya, terang Masykur, Pemdes Jambewangi tidak pernah diberi tahu jika lahan yang dulunya akan dijadikan pasar tradisional Dusun Panjen itu, dijadikan dapur SPPG.
“Saya tidak pernah diberitahu, dan tidak izin ke desa, tiba-tiba sudah berubah jadi dapur tersebut,” terangnya.
Padahal, lanjut dia, uangnya senilai Rp 180 juta untuk biaya sewa lahan selama lima tahun dan menguruk lahan, masih belum kembali.
Sehingga, lahan yang kini dibuat untuk dapur SPPG itu masih menjadi haknya.
“Uang pribadi pak kades (dirinya) masih belum kembali, dan kontraknya masih sampai Maret 2027,” tandasnya.
Masykur mengaku tidak masalah ada dapur SPPG di desanya. Hanya saja, kejelasan status tanah yang digunakan harus jelas terlebih dahulu.
“Jangan sampai seperti ini, tidak pernah ada informasi, tidak sowan dulu tiba-tiba sudah jadi,” tandasnya.
Ditanya rencana relokasi pasar, Masykur memastikan dibatalkan. Sampai masa jabatannya habis pada 2027, tidak akan ada pengajuan anggaran untuk merelokasi pasar tersebut.
“Sebab, kemarin pemindahan pasar ditolak oleh para pedagang, daripada timbul gejolak kita batalkan sekalian,” katanya.
Dalam relokasi pasar dengan menyewa tanah, Masykur mengungkapkan anggaran sebesar Rp 150 juta yang berasal dari dana desa (DD) sudah dialihkan.
“Saat itu kan ada masalah data bantuan yang hilang. Anggarannya itu kita alihkan untuk pemberian bantuan ke warga, dan untuk pembangunan kanopi di balai desa itu,” cetusnya. (sas/abi)
Editor : Ali Sodiqin