RadarBanyuwangi.id – Selama ini bangsa Indonesia mengenal peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965.
Padahal, bulan September tak hanya menyimpan cerita kelam yang dikenal G30S/PKI tersebut. Banyak peristiwa-peristiwa penting di Indonesia pada bulan Desember.
Dilansir JawaPos.com dari berbagai sumber, berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan September yang perlu diketahui bangsa Indonesia:
1. Terbentuknya Polwan
Polisi wanita atau polwan terbentuk pada tanggal 1 September 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Dilansir dari situs resmi polri.go.id terbentuknya Polwan ini merupakan inisiatif dari organisasi wanita dan organisasi wanita Islam yang ada Bukittinggi.
Hal tersebut di latar belakangi Agresi Militer Belanda ke-II. Di mana polisi laki-laki saat itu mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengungsi perempuan.
Polisi laki-laki sering kali meminta bantuan kepada para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik.
Oleh karena itu, organisasi wanita merasa perlu ada peran perempuan dalam kepolisian.
Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera lantas mendidik 6 siswi untuk menjadi Polisi Wanita.
6 siswi pertama tersebut adalah Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher.
Sejak saat itu, 1 September diperingati sebagai Hari Polwan.
2. Bergabungnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman Jogjakarta ke NKRI
Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII menyatakan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama Kadipaten Pakualaman di Jogjakarta resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut situs resmi Pemerintah Daerah DI Jogjakarta, bergabungnya dua kerajaan di tanah Jawa itu berdampak penting bagi keberlangsungan NKRI yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Monarki Yogyakarta menjadi kerajaan pertama yang menyatakan bergabung dan resmi masuk NKRI.
Satu hari setelah dekrit tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan Piagam 19 Agustus 1945. Piagam itu merupakan bentuk penghargaan atas bergabungnya Yogyakarta dengan Indonesia.
Piagam yang ditandatangani Presiden Soekarno tersebut sekaligus memperkuat kedudukan Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dalam memimpin Yogyakarta.
3. Meninggalnya Munir Said Thalib, Aktivis HAM
Kematian Munir Said Thalib terjadi pada 7 September 2004. Munir adalah aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS).
Munir meningga dunia saat menumpangi pesawat Garuda Indonesia Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 rute Jakarta-Amsterdam.
Menurut keterangan Institut Forensik Belanda (polisi Belanda), kematian Munir yang menghebohkan itu gegara keracunan.
Ada jejak senyawa arsenik yang ditemukan setelah autopsi pada 12 November 2004.
Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir pada 7 September, dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM oleh para aktivis HAM di Indonesia.
4. Kerusuhan Tanjung Priok Tahun 1984
Penerapan asas tunggal Pancasila menuai kontoversi. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru berujung kerusuhan fisik di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Peritiwa kelam yang terjadi pada 12 September 1984 itu menimbulkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar.
Kelompok kontra penerapan asas tunggal terlibat bentrokan berbau SARA dengan kelompok pro.
Puncak kerusuhan terjadi ketika sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya memicu bentrok dengan aparat keamanan. Akibatnya, puluhan orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
5. Terbentuknya Palang Merah Indonesia (PMI)
Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan PMI dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai) pada 21 Oktober 1873. PMI rasa Belanda ini dibubarkan pada masa pendudukan Jepang.
17 hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 70 Agustus 1945, tepatnya pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan badan Palang Merah Nasional (PMI.
Pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, Dr. Buntaran, membentuk Panitia 5.
Panitia 5 terdiri dari dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).
Akhirnya Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
Pada 16 Januari 1950, Pemerintah Belanda resmi membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya ke PMI.
Saat itu, pihak NERKAI diwakili oleh dr. B. Van Trich sedangkan dari PMI diwakili oleh dr. Bahder Djohan.
6. Perobekan Bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya
Pada 1 September 1945 Presiden Soekarno menetapkan bendera nasional Indonesia yakni Sang Merah Putih.
Namun, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.V.C Ploegman mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) pada 19 September 1945.
Pengibaran bendera Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Indonesia Daerah Surabaya itu dilakukan di tiang tingkat teratas Hotel Yamato, Surabaya. Persisnya di sisi sebelah utara.
Peristiwa itu memicu amarah warga Surabaya karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia.
Akhirnya, setelah terjadi perkelahian yang menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak, seorang pemuda bernama Hariyono memanjat tiang bendera dan merobek warna biru.
7. Pemilu Pertama Indonesia
Pemilu pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955. 10 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda.
Pemilu pada tahun 1955 terjadi dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR.
Pemilu kedua terjadi pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.
Pemilu pertama diikuti lebih dari 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan ini disebut paling berhasil dalam sejarah.
Pemilu sukses diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 29 September 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak. Termasuk dari negara-negara asing. (*)
Editor : Ali Sodiqin