RADAR BANYUWANGI – Ruang fiskal Pemkab Banyuwangi makin sempit setelah Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas sekitar Rp665 miliar atau turun 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak paling terasa kini menghantam sektor infrastruktur, karena kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan fisik jauh lebih terbatas.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Samsudin mengatakan, hampir seluruh program pemerintah daerah terkena imbas penurunan TKD tersebut. Namun, infrastruktur menjadi sektor yang paling terdampak karena porsi anggarannya harus dikurangi secara signifikan.
“Yang jelas yang terkena imbas nomor satu adalah infrastruktur. Kita tidak bisa belanja. Ada pembangunan, cuma porsinya kecil, jauh dari tahun sebelumnya,” ujar Samsudin.
TKD Turun dari Rp2,63 Triliun Menjadi Rp1,97 Triliun
Samsudin menjelaskan, TKD Banyuwangi turun dari sekitar Rp2,63 triliun menjadi Rp1,97 triliun pada 2026. Pemangkasan tidak hanya terjadi pada nilai total transfer, tetapi juga menyentuh sejumlah pos yang sebelumnya menopang program pembangunan daerah.
Salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pekerjaan umum yang pada 2026 tidak lagi dialokasikan. Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) juga tidak tersedia.
Pengurangan turut terjadi pada Dana Desa. Anggarannya turun dari sekitar Rp200 miliar menjadi hanya Rp60 miliar.
“Dana desa juga berkurang. Dari Rp200 miliar menjadi hanya Rp60 miliar. Insentif fiskal ASN dalam bentuk pendapatan juga sudah tidak dapat tahun ini. Ini terjadi di semua daerah karena dialihkan ke program prioritas pemerintah pusat,” jelasnya.
Tak hanya transfer yang bersifat spesifik, dana transfer umum seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pengurangan.
Kondisi tersebut akhirnya berimbas pada kemampuan Pemkab Banyuwangi membiayai belanja rutin. Pemerintah daerah kini harus lebih selektif dalam menentukan program yang bisa dijalankan.
“Jadi bukan hanya yang spesifik, tapi belanja rutin juga dikurangi. Untuk saat ini fiskal kita berat serta terbatas. Tidak hanya di Banyuwangi, tetapi terjadi di semua daerah,” kata Samsudin.
Infrastruktur Tak Bisa Lagi Jadi Program Gemuk
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pembangunan infrastruktur tidak lagi bisa mendapatkan porsi anggaran sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Pemkab Banyuwangi kini harus memilah program berdasarkan tingkat prioritas. Setiap rupiah anggaran dituntut memberikan dampak yang lebih luas, termasuk melalui kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Pendekatan yang digunakan salah satunya adalah crosscutting, yakni satu program tidak lagi dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah, tetapi dikerjakan secara bersama-sama lintas sektor.
“Harus kita pilah dan pilih sebagai prioritas mana yang bisa resiprositas dengan crosscutting. Contohnya, kalau dulu membangun pertanian hanya Dinas Pertanian, sekarang semua dinas harus saling berkolaborasi untuk membangun,” terangnya.
Menurut Samsudin, pola tersebut diperlukan agar program pembangunan tetap berjalan meski kapasitas fiskal daerah menyusut.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan sejumlah agenda strategis pemerintah pusat dapat diterapkan di tingkat daerah.
Tujuh Program Nasional Jadi Perhatian
Samsudin menyebut terdapat sejumlah program baru yang menjadi prioritas nasional dan perlu mendapatkan dukungan pemerintah daerah.
Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat atau Sekolah Nasional Terintegrasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), digitalisasi pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengolahan Sampah Terpadu.
“Jadi kita dari Pemkab Banyuwangi harus mendukung program strategis pemerintah pusat untuk bisa berjalan di tingkat daerah,” katanya.
Besarnya penurunan TKD juga terlihat jika dibandingkan dengan kemampuan Banyuwangi mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Samsudin menyebut pengurangan TKD sebesar Rp665 miliar hampir setara dengan PAD Banyuwangi yang pada 2026 dipatok sekitar Rp800,85 miliar.
“Dengan pengurangan TKD sebesar Rp665 miliar, bisa dibilang hampir setara dengan PAD kita 2026,” tuturnya.
Pariwisata Jadi Andalan Dongkrak PAD
Di tengah menyempitnya ruang fiskal, peningkatan PAD menjadi salah satu pilihan yang harus dikejar Pemkab Banyuwangi.
Untuk sementara, sektor pariwisata masih menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar. Sementara dari sektor pajak, kontribusi terbesar berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB).
“Untuk meningkatkan PAD, sementara ini kita bertumpu pada pariwisata sebagai salah satu yang tertinggi. Dari pajak, yang tertinggi adalah Opsen PKB,” jelas Samsudin.
Selain pariwisata, sektor pertanian tetap dipandang sebagai salah satu penggerak penting ekonomi Banyuwangi. Kedua sektor tersebut diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal.
Skema Anggaran 2027 Disiapkan
Tekanan fiskal 2026 juga menjadi konteks dalam penyusunan arah kebijakan anggaran Banyuwangi ke depan.
Dalam rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA serta PPAS APBD Banyuwangi 2027 pada 13 Agustus lalu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembangunan sebagai dasar menentukan kebijakan anggaran.
Urutan prioritas tersebut dimulai dari pengurangan kemiskinan sebagai tujuan utama, kemudian pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM dan pariwisata, infrastruktur, hingga birokrasi.
“Skema proyek pembangunan yang pertama mengurangi kemiskinan yang menjadi goal, selanjutnya pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM dan pariwisata, infrastruktur, serta birokrasi,” kata Ipuk.
Skema tersebut, lanjut dia, akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan ke mana anggaran diarahkan.
“Skema ini yang akan kita pakai dalam menentukan kebijakan anggaran kita,” tutupnya. (ray/sgt)
Editor : Ali Sodiqin