RADAR BANYUWANGI – Persoalan pendidikan di Banyuwangi tak hanya soal ruang kelas dan buku pelajaran. Di baliknya, ada kekhawatiran orang tua soal penggabungan sekolah, pelajar yang berkeliaran saat jam belajar, fasilitas sekolah yang mulai keropos, hingga pertanyaan besar tentang masa depan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Rangkaian persoalan itu mengemuka dalam forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Rabu (2/9). Sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang menyampaikan langsung aspirasi dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Forum tersebut mempertemukan pegiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan. Berbagai persoalan yang disampaikan pun langsung mendapat respons dari bupati.
“PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” kata Ipuk.
Orang Tua Khawatir Dampak Regrouping
Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran.
Ahmad Radiansyah, salah seorang wali murid, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami anak apabila penggabungan sekolah tersebut terealisasi.
Ipuk menjelaskan, rencana regrouping masih dalam tahap kajian. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan pengembangan RSUD Blambangan serta ketersediaan tenaga pendidik di Banyuwangi.
Pemkab, kata dia, tidak ingin keputusan terkait sekolah justru membuat siswa kehilangan kenyamanan dalam belajar.
“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” tegasnya.
Pelajar Keluyuran Saat Jam Sekolah
Persoalan lain datang dari Catur Bagus, pendidik SMPN 1 Singojuruh.
Dia menyoroti masih ditemukannya pelajar berada di luar lingkungan sekolah ketika jam efektif belajar berlangsung.
Kondisi tersebut tidak mudah diawasi karena keterbatasan tenaga. Karena itu, Catur mengusulkan penguatan operasi penertiban terpadu melalui Patroli Kasih Sayang.
Konsep tersebut dapat melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
Tak hanya mengawasi pelajar, dia juga mengusulkan adanya regulasi atau imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melayani pelajar yang berada di luar sekolah pada jam efektif belajar.
Usulan itu menunjukkan bahwa pengawasan anak selama jam belajar tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, aparat, dan lingkungan sekitar.
Bangku Keropos hingga Sekolah Rawan Pencurian
Persoalan sarana dan prasarana pendidikan juga mencuat.
Numira Ida, guru Bahasa Inggris MI Al Hikmah, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, mengeluhkan kondisi bangku dan kursi di sekolahnya yang mulai keropos.
“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki,” tuturnya.
Ipuk merespons langsung permintaan tersebut. Dia meminta kondisi fasilitas sekolah tersebut kembali dicek, termasuk melalui alokasi BOS Daerah.
“Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insya Allah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” jawabnya.
Aspirasi berikutnya disampaikan Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar.
Sekolah yang berada jauh dari permukiman membuat aspek keamanan menjadi persoalan tersendiri. Sekolah tersebut bahkan beberapa kali mengalami pencurian.
Artinya, kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada kualitas pembelajaran. Keamanan lingkungan sekolah dan kelayakan fasilitas juga menjadi bagian penting dari layanan pendidikan.
Masa Depan ABK Setelah Lulus SMA
Pembahasan kemudian bergeser pada isu pendidikan inklusif.
Didik, salah seorang orang tua, menceritakan perjalanan putrinya yang memiliki keterbatasan. Sejak duduk di bangku SMP, sang anak mendapat bimbingan dari guru hingga mampu melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Glagah.
Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal: bagaimana masa depan anaknya setelah lulus SMA?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Ipuk meminta para orang tua tetap optimistis. Menurut dia, kesempatan pendidikan, termasuk akses beasiswa, terbuka bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan prestasi.
Pemkab Banyuwangi juga telah menyediakan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” katanya.
Pendidikan Jadi Investasi SDM Banyuwangi
Rentetan aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Banyuwangi memiliki spektrum yang luas. Mulai dari kebijakan regrouping, pengawasan pelajar, fasilitas belajar, keamanan sekolah, hingga keberlanjutan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Bagi Pemkab Banyuwangi, pendidikan menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan.
Karena itu, seluruh masukan dalam “Gesah Bareng Ambi Bupati” telah dicatat untuk ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkas Ipuk.
Forum tersebut akhirnya bukan sekadar ruang untuk menyampaikan keluhan. Lebih dari itu, “Gesah Bareng Ambi Bupati” menjadi ruang untuk mempertemukan persoalan pendidikan di lapangan dengan kebijakan pemerintah—agar setiap suara tidak berhenti sebagai percakapan di pendapa. (*)
Editor : Ali Sodiqin