RADAR BANYUWANGI – Kerja gotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di Banyuwangi berbuah insentif dari pemerintah pusat. Setelah dinobatkan sebagai Terbaik I nasional dalam implementasi Program 3 Juta Rumah, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tambahan kuota tersebut membuat sedikitnya 600 unit rumah kini masuk dalam sasaran bantuan stimulan bedah rumah yang siap dieksekusi di Banyuwangi. Setiap unit memperoleh alokasi renovasi Rp20 juta.
Insentif tambahan itu diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (28/8), sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian Banyuwangi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Bagi Pemkab Banyuwangi, tambahan 300 unit tersebut bukan sekadar angka. Kuota ekstra itu menjadi peluang bagi lebih banyak keluarga kurang mampu untuk memiliki hunian yang lebih sehat dan aman.
“Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih mendalam kepada Kemendagri serta Kementerian Perumahan dan Permukiman (KPP). Tambahan insentif ini menjadi berkah bagi warga, karena semakin banyak rumah tidak layak huni yang bisa kita sasar untuk diperbaiki,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (29/8).
Bonus Prestasi di Luar Program Reguler
Tambahan 300 unit bedah rumah tersebut merupakan insentif khusus di luar program reguler tahunan yang dikucurkan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Dengan adanya bonus tersebut, total bantuan stimulan bedah rumah yang disiapkan di Banyuwangi mencapai sedikitnya 600 unit.
“Artinya, total bantuan stimulan bedah rumah yang siap dieksekusi di Banyuwangi melonjak menjadi sedikitnya 600 unit. Skema ini linier dengan arahan yang disampaikan Mendagri Pak Tito semalam,” kata Ipuk.
Penghargaan tingkat nasional yang menjadi pintu masuk insentif tersebut diberikan setelah tim penilai pusat mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program perumahan di daerah.
Penilaian mencakup ketepatan kebijakan lokal, komitmen mempercepat penyediaan perumahan, tata kelola permukiman sehat, hingga inovasi yang mampu menggerakkan kolaborasi lintas sektor.
Banyuwangi dinilai mampu membangun pola kerja yang tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat.
6.434 Rumah Tak Layak Huni Sudah Dipugar
Komitmen Banyuwangi terhadap perbaikan hunian warga miskin bukan program yang baru berjalan.
Sejak 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni di berbagai wilayah desa disebut telah dipugar melalui berbagai program rehabilitasi.
Angka tersebut menjadi salah satu gambaran besarnya upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Menariknya, strategi Pemkab Banyuwangi tidak semata-mata diarahkan untuk membangun rumah baru.
Pemkab memilih memperbaiki rumah yang sudah dimiliki masyarakat, khususnya rumah keluarga kurang mampu yang kondisinya tidak memenuhi standar kelayakan.
“ Kunci sukses gerakan ini ada pada gotong royong. Pemkab merangkul dunia usaha melalui CSR, komunitas sosial, hingga keterlibatan aktif ASN lewat gerakan Banyuwangi Berbagi. Sinergi ini yang menggerakkan pemugaran ratusan RTLH tiap tahun,” ungkap Ipuk.
Tak Hanya Bedah Rumah
Upaya memperluas akses hunian layak juga dilakukan melalui kebijakan yang menyasar masyarakat miskin maupun pengembang perumahan bersubsidi.
Pemkab Banyuwangi memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga miskin.
Di sisi lain, pengembang perumahan bersubsidi mendapat kemudahan dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kebijakan tersebut dirancang untuk menekan hambatan masyarakat berpenghasilan rendah ketika ingin memiliki hunian sekaligus mendorong tersedianya rumah bersubsidi.
Dengan tambahan 300 kuota bedah rumah dari pemerintah pusat, pekerjaan rumah Banyuwangi kini bertambah sekaligus mendapat energi baru.
Penghargaan nasional yang diraih Banyuwangi akhirnya tidak berhenti sebagai seremoni. Prestasi tersebut dikonversi menjadi tambahan bantuan nyata: 300 unit bedah rumah, sehingga sedikitnya 600 rumah mendapat alokasi program. Di balik capaian itu, ada 6.434 RTLH yang telah dipugar sejak 2019 hingga 2026 melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. (*)
Editor : Ali Sodiqin