RADAR BANYUWANGI – Pembahasan arah anggaran Banyuwangi untuk 2027 sempat tersendat sebelum akhirnya menemukan titik temu. Setelah dua hari diwarnai dinamika cukup kuat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan lanjutan pada Rabu (12/8). Sebelumnya, rapat pembahasan yang berlangsung Selasa (11/8) belum menghasilkan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pembahasan hari kedua digelar dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00, kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 13.00 sampai 14.30.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun depan.
Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengakui pembahasan antara eksekutif dan legislatif berlangsung cukup dinamis. Sejumlah masukan dari Banggar dinilai cukup berat untuk diakomodasi pihak eksekutif.
Namun, pembahasan akhirnya menghasilkan titik temu setelah kedua pihak menyelaraskan kembali sejumlah aspek perencanaan dan kebijakan anggaran.
“Masukan dewan lumayan berat bagi kami (eksekutif). Namun, insya Allah bisa kita sepakati bersama-sama untuk perbaikan dari sisi perencanaan serta kebijakan dan lain sebagainya,” ujar pria yang akrab disapa Yayan tersebut.
Tanda Tangan KUA-PPAS Hari Ini
Setelah TAPD dan Banggar mencapai kesepakatan, tahapan berikutnya adalah penandatanganan dokumen KUA-PPAS 2027. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini (13/8).
Yayan menyebut dinamika dalam pembahasan merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Menurut dia, perbedaan pandangan akhirnya dapat dipertemukan melalui pembahasan bersama.
“Dinamikanya tinggi. Namun kita sudah sepakat bareng-bareng mewujudkan Banyuwangi lebih baik,” katanya.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut ke tahap berikutnya. Dokumen itu akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas belanja pemerintah daerah pada tahun anggaran mendatang.
Ruang Fiskal Kian Terbatas
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi mulai menyusun arah kebijakan APBD 2027 dengan menyampaikan nota pengantar bupati mengenai rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, 8 Juli lalu.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan berupa semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.
Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah daerah terus meningkat. Anggaran harus tetap menopang berbagai kebutuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Kondisi tersebut membuat penyusunan APBD 2027 membutuhkan penajaman prioritas agar keterbatasan ruang fiskal tetap dapat diarahkan untuk membiayai program-program yang dinilai paling strategis bagi masyarakat Banyuwangi.
Kesepakatan TAPD dan Banggar menjadi pijakan awal untuk membawa rancangan anggaran 2027 menuju tahapan pembahasan berikutnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin