Komentar Nakes di Medsos Jadi Sorotan, Bupati Banyuwangi Ingatkan Etika dan Empati

Sigit Hariyadi • Dipublikasikan Selasa, 11 Agustus 2026 | 04:30 WIB
Bupati Ipuk Fiestiandani saat mengecek RSUD Blambangan beberapa hari lalu. Pemkab terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satunya dengan membuka program Beasiswa B-Pro. (Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Ipuk Fiestiandani saat mengecek RSUD Blambangan beberapa hari lalu. Nakes Banyuwangi diingatkan hati-hati bermedsos, jejak digital bisa jadi bumerang. (Humas Pemkab Banyuwangi)

RADAR BANYUWANGI – Satu komentar di media sosial bisa ditulis dalam hitungan detik, tetapi dampaknya dapat melekat jauh lebih lama. Karena itu, Pemkab Banyuwangi mengingatkan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) agar tidak hanya menjaga kompetensi klinis, tetapi juga empati, profesionalitas, dan etika ketika beraktivitas di ruang digital.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul perhatian publik secara nasional terhadap komentar sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai tidak empatik hingga merendahkan pasien.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang di Banyuwangi. Menurut dia, kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup dinilai dari kecanggihan fasilitas, teknologi, maupun kemampuan klinis tenaga kesehatan.

Cara pasien diperlakukan ketika berada dalam kondisi rentan juga menjadi bagian penting dari mutu pelayanan.

“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi di Banyuwangi. Pasien datang dalam keadaan sakit, cemas, bahkan mungkin sedang berada pada titik paling sulit dalam hidupnya. Selain mendapat pelayanan yang tepat secara medis, mereka harus merasa didengar, dihargai, dan diperlakukan secara manusiawi,” ujar Ipuk.

BPJS Bukan Pembeda Martabat Pasien

Ipuk juga menegaskan seluruh pasien harus memperoleh pelayanan secara setara, tanpa membedakan latar belakang maupun mekanisme pembiayaan yang digunakan.

Menurut dia, status kepesertaan maupun cara pembayaran layanan kesehatan tidak boleh memengaruhi cara tenaga kesehatan memperlakukan pasien.

“BPJS adalah mekanisme pembiayaan, bukan pembeda martabat pasien. Siapa pun yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Bagi Pemkab Banyuwangi, persoalan tersebut bukan semata tentang keramahan petugas. Sikap empatik memiliki kaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi Amir Hidayat menjelaskan, pasien yang merasa aman dan dihargai cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan maupun informasi mengenai kondisi kesehatannya.

“Empati menciptakan rasa aman, rasa aman mendorong keterbukaan, dan keterbukaan menghasilkan informasi klinis yang lebih baik. Jadi, empati menjadi bagian dari pelayanan yang aman dan bermutu,” jelas Amir.

Nakes Diminta Pikir Ulang Sebelum Berkomentar

Selain interaksi langsung dengan pasien, Dinkes Banyuwangi kini menekankan pentingnya digital professionalism di kalangan tenaga kesehatan.

Amir mengatakan, batas antara ruang pribadi dan profesional semakin tipis ketika sebuah akun media sosial mencantumkan profesi, gelar, atribut, maupun fasilitas kesehatan tempat seseorang bekerja.

Artinya, unggahan yang dianggap sebagai ekspresi pribadi tetap berpotensi dikaitkan dengan profesi dan institusi tempat tenaga kesehatan tersebut bekerja.

“Komentar mungkin ditulis dalam beberapa detik, tetapi jejak digitalnya bertahan lama. Ketika identitas profesi dapat dikenali, masyarakat tidak memisahkan antara pribadi, profesi, dan institusi,” tuturnya.

Karena itu, tenaga kesehatan diminta tidak tergesa-gesa mengunggah maupun memberikan komentar di media sosial.

Sebelum menekan tombol unggah, mereka diingatkan untuk mempertimbangkan beberapa hal: apakah informasi yang ditulis benar, memang perlu disampaikan, tidak merendahkan atau melanggar martabat pasien, serta siap dipertanggungjawabkan apabila dibaca pasien, keluarga, rekan sejawat, pimpinan, hingga masyarakat luas.

Pengalaman Pasien Jadi Tolok Ukur Mutu

Dinkes Banyuwangi juga meminta seluruh rumah sakit, puskesmas, serta organisasi profesi memperkuat komunikasi empatik, penerapan kode etik, dan profesionalisme bermedia sosial.

Pengalaman pasien atau patient experience diminta tidak sekadar menjadi keluhan yang ditampung, tetapi dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki mutu pelayanan.

Amir menegaskan mutu pelayanan kesehatan harus dilihat secara utuh. Bukan hanya dari ketepatan tindakan medis, tetapi juga keselamatan dan pengalaman pasien selama mendapatkan layanan.

“Mutu pelayanan harus dilihat secara utuh: mutu klinis (clinical quality), keselamatan pasien (patient safety), dan pengalaman pasien (patient experience). Pelayanan yang secara medis tepat belum sepenuhnya bermutu apabila pasien merasa tidak aman, atau diperlakukan tidak manusiawi,” tegas Amir.

Ipuk menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pelayanan kesehatan. Kepercayaan itu tidak dibangun hanya melalui gedung, peralatan, maupun teknologi, tetapi melalui interaksi sehari-hari antara tenaga kesehatan dan pasien.

“Gedung bisa kita bangun, alat kesehatan bisa kita lengkapi, dan teknologi bisa terus kita tingkatkan. Tetapi kepercayaan masyarakat harus kita rawat setiap hari melalui cara kita mendengarkan, menjelaskan, melayani, dan memperlakukan pasien,” ujarnya.

Dia pun mengajak seluruh dokter dan tenaga kesehatan di Banyuwangi menjadikan sorotan terhadap perilaku nakes di media sosial sebagai refleksi bersama.

Ipuk mengapresiasi kerja keras tenaga kesehatan yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi.

“Saya menghargai kerja keras seluruh dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan Banyuwangi yang setiap hari melayani masyarakat dalam berbagai situasi. Mari kita jaga kehormatan profesi dan kepercayaan masyarakat. Kompetensi membuat pasien percaya kepada ilmu kita, tetapi empati membuat pasien percaya kepada kita sebagai manusia. Banyuwangi membutuhkan keduanya,” pungkas Ipuk. (sgt)

Editor : Ali Sodiqin
nakes Banyuwangi etika medis pelayanan kesehatan Bupati Banyuwangi etika media sosial