RADARBANYUWANGI.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utamanya tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan kemiskinan dan kelaparan dapat dihapus secara bertahap melalui penguatan sektor pangan, energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia masih besar di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Meski demikian, Presiden menilai sejumlah indikator pembangunan menunjukkan arah yang positif. Karena itu, pemerintah diminta tetap konsisten menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
"Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai," ujar Presiden.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga optimisme di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari perlambatan pertumbuhan dunia, gejolak geopolitik, hingga tantangan ketahanan pangan dan energi yang masih membayangi banyak negara.
Swasembada Pangan Jadi Modal Strategis
Dalam evaluasinya, Prabowo menempatkan sektor pangan sebagai salah satu capaian paling penting pemerintah. Menurutnya, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis.
Tak hanya itu, cadangan beras nasional disebut berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden juga mengklaim nilai tukar petani (NTP) mencatatkan rekor tertinggi, yang menjadi indikator meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani.
"Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI," katanya.
Capaian tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika banyak negara masih menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global, Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan dari dalam negeri.
B50 Dinilai Perkuat Kemandirian Energi Nasional
Selain pangan, Presiden juga menyoroti perkembangan sektor energi melalui implementasi B50, yaitu bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit nasional.
Ia mengakui implementasi kebijakan itu sempat menuai keraguan dan berbagai tekanan. Namun, pemerintah memilih tetap melanjutkan langkah tersebut karena diyakini mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia dalam jangka panjang.
"Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti. Supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan rating agency," ucap Presiden.
Menurut Prabowo, Indonesia harus lebih percaya pada kemampuan sendiri dalam menentukan arah pembangunan tanpa terlalu bergantung pada tekanan eksternal.
SDGs Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan arah pembangunan nasional tetap mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah menjadi komitmen global di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menilai prioritas pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan.
"SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar," tegasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak berhenti pada sektor ekonomi semata. Pemerintah turut memprioritaskan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih dan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, inovasi, infrastruktur, hingga pengurangan kesenjangan sosial.
Menurutnya, seluruh program tersebut saling berkaitan dalam membangun fondasi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Kejahatan Ekonomi
Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai apabila praktik-praktik ilegal yang merugikan negara masih terus berlangsung.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak ragu menindak berbagai bentuk kejahatan ekonomi, mulai dari pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, manipulasi nilai transaksi (under-invoicing), hingga praktik transfer pricing.
Menurut Presiden, berbagai tindakan tersebut merupakan bentuk penipuan yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Yang tidak rasional adalah illegal mining, kebun ilegal, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana," tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menempatkan pemberantasan kejahatan ekonomi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Selain meningkatkan penerimaan negara, langkah tersebut juga diharapkan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. (*)
Editor : Niklaas AndriesSumber : Radar Banyuwangi