RADAR BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengawali aktivitas pemerintahan dengan memberikan arahan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (10/7). Dalam apel pagi yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Ipuk menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral maupun saling lempar tanggung jawab.
Apel dan pengarahan tersebut menjadi momentum bagi Bupati Ipuk untuk mengingatkan seluruh ASN agar bekerja lebih responsif di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang masih dihadapi pemerintah daerah.
Di hadapan para peserta apel, Ipuk menyampaikan apresiasi atas dedikasi ASN yang selama ini dinilai mampu menjaga kinerja pemerintahan melalui berbagai inovasi pelayanan.
Ia juga mengapresiasi konsistensi pelaksanaan program Gerakan ASN Banyuwangi Berbagi, yang mengajak aparatur sipil negara menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat kurang mampu.
"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya bapak ibu sekalian yang telah mendukung berbagai program pemerintah daerah. Termasuk Gerakan ASN Berbagi yang berjalan selama ini," ujarnya.
Program sosial tersebut selama ini digunakan untuk membantu masyarakat melalui penyaluran sembako bagi keluarga kurang mampu pada kelompok desil 1 hingga 3, penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga prasejahtera, hingga pemberian kursi roda dan alat bantu jalan bagi penyandang disabilitas.
Jangan Tunda Pelayanan
Dalam arahannya, Ipuk menegaskan bahwa setiap ASN merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian setiap persoalan tanpa menunda pekerjaan ataupun mengabaikan laporan warga.
"Bapak-Ibu abdi negara, pelayan masyarakat. Maka, mari kita semuanya layani Banyuwangi, layani masyarakat Banyuwangi. Apapun itu permasalahannya, tidak boleh ada yang lambat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar budaya saling melempar tanggung jawab antarinstansi segera diakhiri. Menurutnya, seluruh persoalan daerah harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas OPD.
ASN diminta lebih proaktif terhadap persoalan di lapangan. Misalnya ketika menemukan tumpukan sampah di jalan atau permasalahan sosial lainnya, aparatur diminta segera mengambil tindakan sesuai kewenangan atau melaporkannya kepada instansi terkait.
"Saya minta seluruh ASN tidak boleh ada yang acuh terhadap keluhan warga. Setiap warga wajib kita layani. Dan itu tugas kita semuanya," katanya.
Hospitality Jadi Kewajiban
Selain pelayanan publik, Ipuk juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja, kerapian, serta sikap ramah kepada masyarakat maupun wisatawan.
Menurutnya, sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, budaya hospitality harus menjadi karakter seluruh aparatur pemerintah.
"Kita adalah bagian dari daerah berbasis pariwisata, maka hospitality adalah sebuah kewajiban," tegasnya.
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Ipuk turut mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Banyuwangi.
Melalui pelayanan publik yang semakin cepat, kolaborasi antar-OPD yang solid, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat, Pemkab Banyuwangi diharapkan mampu menjaga kualitas layanan pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin