RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi resmi memulai penyusunan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja dan ketidakpastian ekonomi global, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengingatkan bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga setiap kebijakan anggaran harus disusun lebih selektif, adaptif, dan tepat sasaran.
Langkah awal penyusunan APBD 2027 ditandai dengan penyampaian nota pengantar bupati atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Selasa (8/7).
Ipuk mengatakan, tantangan terbesar dalam penyusunan APBD 2027 adalah menyelaraskan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Belanja daerah tetap dibutuhkan untuk membiayai pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi lokal.
"Tantangan pertama yang perlu dihadapi dalam penyusunan APBD Tahun 2027 adalah keterbatasan ruang fiskal daerah. Dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan belanja daerah terus meningkat, terutama untuk pembiayaan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal," ujar Ipuk.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah semakin sempit. Karena itu, kebijakan fiskal harus mampu menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera," katanya.
Ipuk menjelaskan, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berasal dari persoalan struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah dan panjang sesuai RPJMD maupun RPJPD. Pemerintah juga harus siap menghadapi tantangan yang bersifat siklikal akibat dinamika ekonomi nasional maupun global.
"Tantangan siklikal mengharuskan respons cepat, fleksibel, dan efektif, namun tetap berkelanjutan dan konsisten dalam jangka menengah," jelasnya.
Karena itu, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga instrumen fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah ketika terjadi gejolak global.
"Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental. Seiring upaya penguatan ekonomi, peran APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat peningkatan ekonomi dan menjadi penyerap risiko dalam menghadapi tantangan global," ungkapnya.
Ekonomi Banyuwangi Tumbuh di Atas Rata-rata
Di tengah tantangan tersebut, Banyuwangi masih mencatatkan kinerja ekonomi yang positif. Berdasarkan data statistik tahun 2025, ekonomi Banyuwangi tumbuh 5,65 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional.
Pertumbuhan tersebut ditopang berbagai sektor, di antaranya jasa lainnya sebesar 8,64 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,61 persen, transportasi dan pergudangan 8,40 persen, jasa perusahaan 7,37 persen, industri pengolahan 7,36 persen, konstruksi 6,79 persen, pertambangan dan penggalian 6,26 persen, administrasi pemerintahan 5,14 persen, serta informasi dan komunikasi 4,93 persen.
"Kinerja positif tersebut merupakan dampak dukungan Pemkab Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat," kata Ipuk.
Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan asumsi makro nasional maupun Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2027 diproyeksikan mencapai 5,41 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan naik menjadi 75,87, indeks gini berada di angka 0,306, angka kemiskinan ditekan menjadi 5,77 persen, dan indeks reformasi birokrasi mencapai 97.
Target Pendapatan Daerah Turun
Dalam pemaparannya, Ipuk juga menjelaskan bahwa salah satu komponen penting pendapatan daerah masih berasal dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Namun, kondisi fiskal pemerintah pusat yang terdampak gejolak global menyebabkan adanya penyesuaian alokasi sesuai kebijakan nasional.
Secara umum, target pendapatan daerah Banyuwangi pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,49 triliun, turun 14,22 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,91 triliun.
"Secara umum, target pendapatan daerah pada tahun 2027 sebesar Rp2.492.316.324.146 atau turun 14,22 persen dari APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.905.351.247.897," jelasnya.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan APBD 2027 diperkirakan mencapai Rp2,55 triliun, yang bersumber dari estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan rencana divestasi. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2,57 triliun untuk pembayaran cicilan pokok utang serta pembentukan dana abadi daerah.
Ipuk berharap arah kebijakan APBD 2027 mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah tantangan fiskal yang semakin besar. (ray/sgt)
Editor : Ali Sodiqin