RADARBANYUWANGI.ID – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) resmi meluncurkan podcast perdana sebagai ruang berbagi gagasan dan informasi seputar pembangunan desa. Menghadirkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos sebagai narasumber utama, episode pembuka itu menegaskan bahwa kemajuan Indonesia berawal dari desa yang kuat, mandiri, dan dikelola secara akuntabel.
Podcast yang dipandu Yudi Purnomo Harahap itu tayang pada Sabtu (27/6). Dalam pembukaannya, Yudi menjelaskan podcast Abpednas dihadirkan sebagai media edukasi sekaligus sarana menyampaikan informasi aktual mengenai berbagai isu strategis di desa.
"Pada episode perdana kali ini kami berharap podcast ini akan memberikan kecerdasan kepada masyarakat Indonesia mengenai peran desa untuk Indonesia," ujar Yudi.
Desa Jadi Wajah Pertama Kehadiran Negara
Dalam perbincangan tersebut, Sherly menekankan bahwa desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberhasilan berbagai program pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan desa.
"Desa adalah satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Di desa, masyarakat pertama kali merasakan kehadiran negara. Program Presiden, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota, semuanya bermuara di desa," katanya.
Menurut Sherly, keberhasilan pembangunan kabupaten, provinsi, bahkan negara tidak akan tercapai tanpa desa yang berkembang.
"Desa itu adalah satuan terkecil sekaligus yang terpenting. Kalau desa berhasil, kabupaten berhasil, provinsi berhasil, dan negara juga berhasil," tegasnya.
Dana Desa Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Sherly menilai dukungan pemerintah daerah terhadap desa harus diwujudkan melalui pemanfaatan dana desa yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan jalan tani sebagai salah satu bentuk penggunaan dana desa yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
"Kalau desa melakukan hilirisasi kelapa, yang paling dibutuhkan adalah jalan tani. Kepala desa yang baik akan mengalokasikan dana desa untuk membangun jalan tani sehingga hasil panen lebih mudah diangkut, biaya distribusi turun, dan pendapatan petani meningkat," jelasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sederhana yang sesuai kebutuhan akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibanding program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Peran Pemda dan BPD Perlu Diperkuat
Selain mendorong pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran, Sherly menegaskan pentingnya pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ia memperkenalkan konsep 4D sebagai pendekatan pemerintah daerah dalam mendampingi desa, yakni dengar, data, dampingi, dan disiplin.
Menurut Sherly, penyelesaian persoalan di desa harus diawali dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, didukung data yang akurat, kemudian diterjemahkan menjadi solusi yang tepat serta dikawal hingga terlaksana secara disiplin.
"Tujuan pemerintah hadir adalah menyelesaikan masalah. Karena itu kita harus mendengar, menggunakan data, mendampingi pelaksanaan solusi, dan memastikan semuanya berjalan dengan disiplin," ujarnya.
Program Jaksa Jaga Desa Sudah Berjalan
Sherly juga mengapresiasi implementasi program Jaksa Jaga Desa yang digagas Kejaksaan. Menurutnya, program tersebut telah diterapkan secara menyeluruh di Maluku Utara sebagai instrumen pencegahan penyimpangan dana desa.
Melalui aplikasi yang terintegrasi, Kejaksaan Agung dapat memantau pengelolaan dana desa sekaligus menjadi saluran komunikasi bagi kepala desa apabila menghadapi persoalan hukum atau dugaan penyimpangan.
"Tujuannya adalah mitigasi dan pencegahan. Pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, administrasinya lengkap, serta menjadi ruang bagi kepala desa untuk melaporkan apabila ada oknum yang melakukan tindakan yang tidak semestinya," katanya.
Abpednas Diharapkan Tingkatkan Kapasitas BPD
Di akhir diskusi, Sherly berharap kehadiran Abpednas tidak hanya menjadi wadah koordinasi antaranggota Badan Permusyawaratan Desa, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Menurutnya, Abpednas dapat mengambil peran lebih besar melalui berbagai pelatihan, pendampingan, hingga penyusunan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
"Harapannya, Abpednas dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kapasitas BPD sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong kemajuan ekonomi desa secara berkelanjutan," pungkasnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin