RADARBANYUWANGI.ID – Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dinilai masih sehat di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah. Hal itu tercermin dari realisasi pembiayaan neto Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 340 miliar dan mampu menutup defisit anggaran sebesar Rp 21 miliar.
Gambaran tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar Senin (15/6). Agenda rapat adalah mendengarkan jawaban bupati atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono itu dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Mujiono, anggota DPRD, perwakilan fraksi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Paripurna tersebut menjadi tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya disampaikan pada Jumat (12/6).
Pembiayaan Neto Tembus Rp 340 Miliar
Mewakili Bupati Banyuwangi, Wakil Bupati Mujiono menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2025 berasal dari dua sumber utama, yakni penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya serta penerimaan pinjaman daerah.
Menurut dia, kombinasi kedua sumber pembiayaan itu membuat kondisi fiskal daerah tetap terjaga.
"Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai Rp 340 miliar sehingga mampu menutup defisit anggaran sebesar Rp 21 miliar," ujar Mujiono.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Banyuwangi masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
SILPA Capai Rp 319 Miliar
Tak hanya berhasil menutup defisit, APBD Banyuwangi 2025 juga masih mencatatkan SILPA dalam jumlah yang cukup besar.
Setelah memperhitungkan seluruh realisasi pembiayaan, SILPA yang tercatat mencapai Rp 319 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah dinilai berjalan secara efektif dan tetap berada dalam koridor yang sehat.
"Setelah memperhitungkan realisasi pembiayaan, APBD Tahun Anggaran 2025 mencatat SILPA sebesar Rp 319 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dengan baik dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara efektif," bebernya.
Keberadaan SILPA juga menjadi salah satu indikator kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus menyediakan cadangan pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya.
DPRD Soroti Sejumlah Isu Strategis
Dalam rapat tersebut, Pemkab Banyuwangi juga memberikan jawaban atas berbagai masukan dan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Sejumlah isu strategis mendapat perhatian khusus.
Mulai pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga efektivitas pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Fraksi-fraksi DPRD mendorong agar pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada serapan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara pihak eksekutif menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Optimalkan Pendapatan dan Efisiensi Belanja
Mujiono menegaskan, Pemkab Banyuwangi akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai strategi.
Di antaranya dengan mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja, serta memperkuat pengelolaan pembiayaan daerah.
Menurutnya, tantangan fiskal ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan langkah-langkah yang adaptif agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
"Ke depan, eksekutif akan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, serta memperkuat pengelolaan pembiayaan daerah," katanya.
Jaga Keberlanjutan Pembangunan
Kondisi fiskal yang sehat menjadi modal penting bagi Banyuwangi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan ruang fiskal yang masih terjaga, pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan program-program prioritas, mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Paripurna DPRD tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi agar pengelolaan APBD ke depan semakin efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin