RADARBANYUWANGI.ID – Tidak butuh waktu lama bagi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono untuk menunjukkan arah kepemimpinannya sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi. Baru beberapa jam setelah resmi dilantik Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, pejabat yang akrab disapa Yayan itu langsung bergerak menyusun agenda kerja dan menentukan prioritas yang akan menjadi fondasi pemerintahan daerah ke depan.
Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi fokus utama yang dipilih Yayan pada hari pertama menjabat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Bupati Ipuk Fiestiandani yang menekankan pentingnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.
Tak sekadar menyampaikan komitmen, Yayan langsung mendatangi Inspektorat Banyuwangi sebagai institusi pertama yang dikunjunginya setelah pelantikan, Selasa (2/6). Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Inspektorat merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tujuan pembangunan daerah.
“Inspektorat menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan. Dengan membangun bonding yang kuat, kami berharap seluruh mekanisme yang dijalankan organisasi perangkat daerah dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya usai mengunjungi kantor Inspektorat Banyuwangi.
Inspektorat Jadi Garda Awal Pengawasan
Yayan menilai keberadaan Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memeriksa kesalahan atau pelanggaran administrasi. Lebih dari itu, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai mitra pendamping yang ikut mengawal keberhasilan program pemerintah sejak tahap awal.
Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan belanja, hingga evaluasi program pembangunan, seluruh tahapan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi itu, pengawasan yang dilakukan sejak awal akan mampu meminimalkan berbagai potensi persoalan yang dapat menghambat jalannya pembangunan.
Dengan demikian, program-program pemerintah tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Pengawasan yang baik bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan menghasilkan manfaat yang maksimal,” ungkapnya.
Desa dan Kelurahan Jadi Prioritas
Selain memperkuat sistem pengawasan internal, Yayan juga memberi perhatian besar terhadap pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Menurutnya, desa dan kelurahan merupakan wajah pertama pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. Karena itu, kualitas pelayanan pada level tersebut harus menjadi prioritas utama.
“Gugus tugas kelurahan dan desa perlu menjadi prioritas untuk diperkuat,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan program pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dan kelurahan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika pelayanan di tingkat akar rumput berjalan baik, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat.
Digitalisasi Jadi Kunci Pelayanan Modern
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Yayan juga menaruh perhatian serius terhadap pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Pemanfaatan teknologi informasi diyakini dapat memangkas berbagai proses administrasi yang selama ini memakan waktu, sekaligus memperluas akses pelayanan masyarakat.
“Desa dan kelurahan adalah wajah pelayanan publik. Kalau pelayanan di sana semakin baik dan digitalisasinya semakin kuat, maka manfaat program pemerintah juga akan semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Penguatan sistem digital juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi.
Meneruskan Estafet Kepemimpinan
Yayan resmi menjabat Sekkab Banyuwangi setelah dilantik Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Selasa (2/6).
Ia menggantikan Guntur Priambodo yang memasuki masa purna tugas pada Senin (1/6).
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri hampir seluruh pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Hadir dalam kesempatan tersebut para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit daerah, para camat, pimpinan DPRD, hingga sejumlah tamu dari luar daerah.
Di antaranya Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, Kepala Kantor Regional II Surabaya Soni Sultana, serta Sekretaris Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi.
Ipuk: Estafet Kepemimpinan adalah Keniscayaan
Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika yang sehat dalam sebuah organisasi pemerintahan.
Menurutnya, regenerasi kepemimpinan menjadi kebutuhan untuk menjaga semangat perubahan sekaligus memastikan organisasi tetap berkembang menghadapi tantangan zaman.
“Pergantian pejabat merupakan bagian dari proses yang wajar dalam pemerintahan. Estafet kepemimpinan adalah keniscayaan agar organisasi tetap sehat, dinamis, dan berkembang,” ujar Ipuk.
Ia berharap kehadiran Yayan sebagai Sekkab yang baru mampu menghadirkan energi baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Dengan pengalaman panjang di bidang perencanaan pembangunan dan birokrasi, Yayan diyakini memiliki bekal kuat untuk mengawal berbagai agenda strategis Banyuwangi ke depan.
Kini, tantangan besar menanti di hadapannya. Mulai dari memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat digitalisasi birokrasi, hingga memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banyuwangi. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin