Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab Banyuwangi Dinilai Mampu Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah
RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi penting dalam tata kelola keuangan daerah. Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang semakin besar, Banyuwangi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif. Raihan WTP tahun ini menjadi yang ke-14 kali secara berturut-turut sejak 2012, sekaligus menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5). Penyerahan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah indikator penting, antara lain kesesuaian penyajian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP, termasuk Banyuwangi yang kembali mencatatkan prestasi tersebut secara berkelanjutan.
“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, serta berbagai pihak yang selama ini berkomitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mempertahankan opini WTP bukan perkara mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk menjalankan seluruh aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ipuk menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian penghargaan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Bupati perempuan pertama di Banyuwangi itu juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang selama ini memberikan pendampingan, arahan, serta evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah.
Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD Banyuwangi yang telah membangun sinergi dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah.
“Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut sejak 2012,” imbuhnya.
Menurut Ipuk, raihan WTP ke-14 menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang berkualitas dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Hal itu menjadi semakin penting mengingat pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang mengharuskan setiap program pembangunan dirancang lebih selektif dan tepat sasaran.
“Dalam kondisi ini, kami memilih untuk fokus. Tidak semua program kami geber, melainkan memilih skala prioritas. Sehingga dengan anggaran yang terbatas tetap bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang,” jelasnya.
Ipuk mengatakan, strategi penentuan skala prioritas menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah juga terus diawasi agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami selalu memastikan agar semua transaksi akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Banyuwangi berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh perangkat daerah.
Selain tindak lanjut rekomendasi, konsolidasi antarorganisasi perangkat daerah juga akan terus diperkuat guna memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Raihan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi salah satu indikator bahwa Banyuwangi mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah, pelayanan publik, dan tata kelola keuangan yang sehat. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan konsistensi pengelolaan keuangan terbaik di Jawa Timur. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin