RADARBANYUWANGI.ID – Transformasi digital pemerintahan di daerah terus melaju cepat. Namun, di balik akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), muncul ancaman serius yang tak bisa diabaikan: keamanan siber. Tanpa perlindungan sistem yang kuat, layanan publik digital berisiko terganggu hingga membahayakan data masyarakat.
Isu krusial ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Banyuwangi, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini diikuti Dinas Kominfo serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali.
Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini tercatat memiliki indeks SPBE terbaik di Indonesia, menjadikannya role model dalam implementasi pemerintahan digital.
Digitalisasi Cepat, Risiko Siber Mengintai
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, menegaskan bahwa SPBE telah menjadi tulang punggung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem keamanan.
“Ini menimbulkan potensi risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data, dan stabilitas sistem pemerintahan,” ujarnya, dikutip dari laman banyuwangikab.go.id.
Karena itu, rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam membangun sistem SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan.
Banyuwangi Jadi Contoh Nasional
Lebih lanjut, Budi menyebut Banyuwangi sebagai salah satu contoh praktik terbaik penerapan SPBE di Indonesia. Konsistensi daerah dalam membangun kebijakan, tata kelola, hingga layanan digital menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional, memperkuat posisinya sebagai daerah inovatif dalam pelayanan publik berbasis teknologi.
“Ini menunjukkan integrasi layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.
Infrastruktur Digital Hingga Desa
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa keberhasilan SPBE tidak lepas dari komitmen kuat kepala daerah dalam mendorong digitalisasi.
Saat ini, seluruh 217 desa di Banyuwangi telah terhubung jaringan fiber optik. Implementasi SPBE juga melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintahan desa.
“Digitalisasi kami jadikan infrastruktur utama dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Banyuwangi juga telah membangun pusat data terintegrasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo, dengan standar terbaik dan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
SDM dan Agen Digital Diperkuat
Tak hanya infrastruktur, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas. Banyuwangi secara rutin meningkatkan kapasitas SDM teknologi informasi, serta membentuk Agen Digital di tingkat desa, kecamatan, hingga OPD.
Agen digital ini berperan sebagai pendamping masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital.
Evaluasi penerapan SPBE juga dilakukan secara ketat. Bahkan, monitoring dilakukan setiap minggu oleh Bupati bersama seluruh OPD untuk memastikan progres berjalan sesuai target.
Siapkan Tim Respons Keamanan Siber
Dalam menghadapi ancaman siber, Banyuwangi telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim ini bertugas menangani insiden keamanan siber sekaligus melindungi data dan sistem layanan publik.
CSIRT tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan infrastruktur teknologi informasi daerah.
Tantangan ke Depan: Aman dan Berkelanjutan
Dengan capaian yang ada, Banyuwangi dinilai berhasil dalam mengintegrasikan digitalisasi layanan publik. Namun, tantangan ke depan tidak hanya soal inovasi, melainkan juga memastikan keamanan sistem tetap terjaga.
Rakor ini menjadi penegasan bahwa transformasi digital tanpa keamanan siber yang kuat akan meninggalkan celah risiko besar.
Ke depan, kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat—menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman dan terpercaya. (*)
Editor : Ali Sodiqin