RADARBANYUWANGI.ID – Di tengah kritik soal lambannya penanganan persoalan desa, Ipuk Fiestiandani memilih turun langsung. Program “Bunga Desa” (Bupati Ngantor di Desa) kembali digelar, kali ini menyasar tiga desa di Kecamatan Purwoharjo—dan langsung dibanjiri keluhan warga, dari jalan rusak hingga ancaman kemarau panjang akibat El Nino.
Berbeda dari forum formal di kantor pemerintahan, dialog berlangsung di warung desa yang berada di tengah hutan jati. Suasana santai justru membuka ruang diskusi yang lebih jujur. Para kepala desa tanpa ragu menyampaikan persoalan riil yang selama ini dihadapi.
Di Desa Kradenan, Desa Purwoharjo, dan Desa Glagahagung, keluhan yang muncul tak jauh dari persoalan klasik: infrastruktur yang belum optimal, kesiapan menghadapi musim kering ekstrem, hingga upaya mendorong kemandirian ekonomi warga.
El Nino Jadi Ancaman Nyata
Salah satu isu paling mendesak datang dari Kepala Desa Purwoharjo, Fauzi Amurullah. Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak El Nino yang diprediksi memicu kemarau panjang.
Pertanyaan itu mencerminkan kekhawatiran warga terhadap krisis air dan ancaman terhadap sektor pertanian—tulang punggung ekonomi desa.
Menanggapi hal tersebut, Ipuk menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif, meski implementasinya akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan tiap wilayah.
“Ada yang bisa langsung kami eksekusi, ada juga yang perlu proses. Justru dengan turun langsung seperti ini, kami bisa memetakan prioritas secara lebih tepat,” jelasnya, sebagaimana dilansir dari laman banyuwangikab.go.id.
Desa Dituntut Mandiri, Bukan Bergantung
Di sisi lain, Kepala Desa Glagahagung, Mimin Budiarti, mengangkat isu berbeda: masa depan generasi muda desa. Ia menyoroti pentingnya pemberdayaan lulusan SMA agar tidak terjebak dalam pengangguran.
“Kalau yang kuliah mungkin bisa mencari jalan sendiri. Tapi yang lulusan SMA harus kami arahkan ke kegiatan produktif seperti ternak kambing dan pertanian buah naga,” ujarnya.
Program tersebut, menurutnya, sudah menunjukkan hasil. Beberapa pemuda yang sebelumnya kesulitan ekonomi kini mampu melanjutkan pendidikan berkat penghasilan dari usaha ternak.
“Sudah ada yang bisa kuliah dari hasil ternak. Ini bukti kalau desa bisa mandiri,” tegasnya.
Bunga Desa: Serap Masalah, Eksekusi Solusi
Program Bunga Desa yang digagas sejak awal masa jabatan Ipuk pada 2021 memang dirancang untuk memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat desa. Alih-alih menunggu laporan masuk, bupati turun langsung untuk menyerap aspirasi sekaligus mengambil keputusan di lapangan.
“Dengan bertatap muka langsung, kami bisa lebih cepat memahami masalah sekaligus menjelaskan kebijakan kepada masyarakat,” ujar Ipuk.
Tak hanya dialog, setiap kegiatan Bunga Desa juga dibarengi layanan langsung bagi warga. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi dihadirkan di lokasi.
Layanan Nyata: Dari Psikiater hingga Dokter Spesialis
Di Desa Kradenan, kegiatan diawali dengan sarasehan kesehatan mental yang diikuti sekitar 120 peserta. Warga mendapat edukasi langsung dari tenaga profesional, termasuk psikiater.
Tak berhenti di situ, layanan pemeriksaan kesehatan gratis juga diberikan, melibatkan dokter spesialis kandungan (SpOG) dan jantung (SpJP). Warga yang membutuhkan penanganan lanjutan langsung diarahkan untuk mendapat rujukan.
“Dengan kehadiran dokter spesialis, warga bisa langsung tertangani tanpa harus menunggu lama,” jelas Ipuk.
Sentuhan Personal: Kunjungi Warga Lumpuh
Di sela kegiatan, Ipuk juga menyempatkan diri mengunjungi warga yang mengalami kelumpuhan akibat jatuh dari pohon. Ia langsung menginstruksikan perangkat desa dan puskesmas setempat untuk memberikan terapi rutin.
Langkah ini memperlihatkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga humanis—menyentuh langsung kebutuhan individu warga.
Antara Harapan dan Realita
Program Bunga Desa menjadi ruang harapan bagi warga desa untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Namun di sisi lain, tantangan terbesar tetap pada konsistensi eksekusi di lapangan.
Dengan beragam persoalan yang mencuat—dari infrastruktur hingga ancaman iklim—kehadiran pemerintah di tengah desa menjadi penting, bukan hanya untuk mendengar, tetapi memastikan solusi benar-benar berjalan.
Di tengah hutan jati Purwoharjo, dialog itu menjadi lebih dari sekadar pertemuan. Ia menjelma menjadi cermin nyata hubungan antara pemerintah dan rakyat—antara janji dan harapan yang kini dituntut untuk segera diwujudkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin