RADARBANYUWANGI.ID – Prestasi gemilang kembali ditorehkan Banyuwangi. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini resmi dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori kabupaten dengan status “Kinerja Tinggi” se-Indonesia tahun 2026.
Penetapan tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Capaian ini sekaligus menegaskan konsistensi Banyuwangi sebagai daerah dengan tata kelola terbaik. Bahkan, ini menjadi kali keempat Banyuwangi meraih posisi puncak dalam penilaian nasional tersebut.
Dinilai dari 606 Indikator, Banyuwangi Unggul
Penilaian dilakukan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang mengukur efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahun.
Tercatat, ada 606 indikator yang menjadi tolok ukur. Mulai dari pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pembangunan daerah, pelestarian lingkungan, hingga inovasi pelayanan publik.
Hasilnya, Banyuwangi mencatat skor tertinggi nasional dengan nilai 3,8202 dan berstatus “Kinerja Tinggi”.
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menyebut capaian tersebut menunjukkan tren positif pembangunan daerah.
“Kinerja Banyuwangi terus meningkat di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik,” ujarnya.
IPM Tertinggi di Sekarkijang, Jember Tertinggal
Tak hanya unggul secara nasional, Banyuwangi juga menjadi yang terbaik di wilayah eks Keresidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang) dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada 2025, IPM Banyuwangi mencapai 75,17, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 74,3. Angka ini menempatkan Banyuwangi di posisi puncak, melampaui Situbondo dan Bondowoso, sementara Jember berada di bawahnya.
Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Kemiskinan Turun, Pendapatan Naik
Indikator lain yang menjadi sorotan adalah penurunan angka kemiskinan. Setelah sempat meningkat saat pandemi Covid-19, Banyuwangi berhasil menekan angka kemiskinan secara konsisten.
Tercatat:
-
2021: 8,07 persen
-
2022: 7,51 persen
-
2023: 7,34 persen
-
2024: 6,54 persen
-
2025: 6,13 persen
Angka tersebut menjadi yang terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.
Di sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat, dari Rp 62,08 juta pada 2024 menjadi Rp 67,08 juta pada 2025.
Layanan Kesehatan dan Pendidikan Maksimal
Evaluasi Kemendagri juga menyoroti pelayanan dasar. Banyuwangi dinilai berhasil memberikan layanan kesehatan secara optimal, termasuk bagi balita, ibu hamil, melahirkan, hingga menyusui yang mencapai cakupan 100 persen.
Di sektor pendidikan, berbagai inovasi dan program peningkatan kualitas SDM juga menjadi faktor penunjang tingginya skor penilaian.
Penghargaan Diserahkan di Kemendagri
Penghargaan tersebut diberikan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Dalam sambutannya, Bima Arya mengingatkan bahwa capaian angka dan indikator harus diikuti dengan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan berhenti di angka. Kepala daerah harus terus menghadirkan program yang efektif dan efisien,” tegasnya.
Bupati Ipuk: Ini Motivasi untuk Terus Berbenah
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut sekaligus menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan.
“Kami menyadari belum sempurna. Ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen, mulai dari DPRD, Forkopimda, tokoh agama, hingga masyarakat.
Konsisten Jadi Daerah Inovatif
Prestasi ini melengkapi deretan capaian Banyuwangi yang sebelumnya juga dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif oleh Kemendagri selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tantangan ke Depan: SDM dan Kemandirian Ekonomi
Meski meraih prestasi tertinggi, tantangan ke depan tetap besar. Pemerintah daerah diminta fokus pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas fiskal, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dengan fondasi kinerja yang kuat, Banyuwangi kini dihadapkan pada tantangan menjaga konsistensi sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Prestasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga ujian untuk memastikan keberhasilan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin