RADARBANYUWANGI.ID - Perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Probolinggo, Sabtu (18/4/2026), tak sekadar seremoni. Di balik usia panjang itu, tersimpan sejarah keras: intrik VOC, perebutan kekuasaan, hingga skandal korupsi yang menjerat pemimpin modern.
Ya, momentum hari jadi ke-280 menjadi refleksi panjang perjalanan Kabupaten Probolinggo yang telah melewati berbagai fase kekuasaan. Tercatat, sebanyak 36 tokoh pernah memimpin daerah ini—dari era kolonial hingga pemerintahan modern.
Baca Juga: Elche vs Atletico Madrid: Los Rojiblancos Rawan Tersungkur di Kandang Tim Papan Bawah Ini
Tradisi ziarah ke makam bupati pertama, Ki Djojolelono, menjadi pembuka rangkaian peringatan. Makamnya di kawasan Sentono, Kota Probolinggo, selalu menjadi simbol awal sejarah pemerintahan daerah ini.
Namun, sejarah awal Probolinggo jauh dari kata tenang.
Intrik VOC dan Darah di Tanah Banger
Pada abad ke-18, wilayah Probolinggo—saat itu dikenal sebagai Kadipaten Banger—berada dalam bayang-bayang konflik. VOC memainkan politik adu domba demi menguasai kawasan strategis Tengger.
Konflik memuncak saat Ki Djojolelono terlibat dalam perundingan dengan tokoh Tengger, Mbah Meru. Peristiwa itu berujung tragis: Mbah Meru tewas, dan Djojolelono justru diburu hingga akhirnya dieksekusi VOC.
Kekuasaan kemudian beralih ke Raden Tumenggung Djojonegoro, yang memerintah selama sekitar 37 tahun. Di tangannya, stabilitas mulai terbangun, bahkan nama Banger resmi berubah menjadi Probolinggo.
Pembangunan pun mulai terlihat, termasuk berdirinya Masjid Agung Raudlatul Jannah pada 1770—ikon religius yang masih berdiri hingga kini.
Probolinggo Pernah “Dijual”
Babak paling kontroversial terjadi pada era Herman Willem Daendels. Karena krisis anggaran pembangunan Jalan Anyer–Panarukan, wilayah Probolinggo dijual kepada pengusaha Tionghoa, Han Kek Koo.
Nilainya fantastis: 1 juta Rijksdaalder.
Transaksi ini menjadikan Probolinggo sebagai salah satu wilayah di Nusantara yang pernah “diprivatisasi”. Han Kek Koo kemudian memimpin sebagai bupati sekaligus penguasa ekonomi lokal.
Konflik Internal hingga Dukungan Rakyat
Memasuki abad ke-19, konflik tak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam pemerintahan sendiri. Perselisihan antara bupati dan pejabat lokal memunculkan tokoh seperti Wirowijoyo.
Baca Juga: Tim IKL RSUD Blambangan Wujudkan Komitmen Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat
Berangkat dari jabatan ronggo, Wirowijoyo berhasil merebut simpati rakyat setelah memberantas kriminalitas dan memperbaiki ekonomi. Dukungan publik membuatnya diangkat menjadi bupati, menggantikan pemimpin sebelumnya yang dinilai gagal.
Ini menjadi salah satu contoh awal bagaimana legitimasi rakyat mulai memainkan peran penting dalam pergantian kekuasaan.
Era Kolonial ke Kemerdekaan
Sejumlah nama lain turut mewarnai perjalanan panjang Probolinggo, dari bangsawan Jawa hingga pejabat kolonial. Pembangunan infrastruktur, tempat ibadah, hingga sistem pemerintahan modern mulai terbentuk di era ini.
Memasuki masa kemerdekaan, kepemimpinan berganti ke tokoh-tokoh nasional. Stabilitas politik menjadi tantangan utama, terutama di masa transisi awal Republik Indonesia.
Era Modern: Prestasi dan Skandal
Memasuki era reformasi, dinamika politik di Kabupaten Probolinggo semakin terbuka. Salah satu tokoh berpengaruh adalah Hasan Aminuddin, yang menjabat dua periode (2003–2013) dan menetapkan Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten.
Namun, perjalanan politiknya berakhir kontroversial setelah terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2021.
Baca Juga: Komunitas Stand Up Comedy Banyuwangi: Dari Open Mic Kafe Hingga Panggung Acara Besar
Kasus yang sama juga menjerat penerusnya, Puput Tantriana Sari, yang memimpin dua periode (2013–2021). Skandal jual beli jabatan menjadi noda besar dalam sejarah modern Probolinggo.
Situasi tersebut bahkan melahirkan rekor unik. Timbul Prihanjoko tercatat sebagai bupati dengan masa jabatan tersingkat—hanya 18 hari sebagai pejabat definitif.
Babak Baru Kepemimpinan
Kini, estafet kepemimpinan berada di tangan Muhammad Haris atau Gus Haris, yang dilantik pada 2025. Bersama wakilnya, ia membawa pendekatan berbasis pesantren dalam tata kelola pemerintahan.
Tantangannya tak ringan: memulihkan kepercayaan publik pasca skandal, sekaligus menjaga arah pembangunan di tengah kompetisi daerah yang semakin ketat.
Refleksi 280 Tahun
Dari eksekusi politik era VOC, “penjualan” wilayah, konflik elite lokal, hingga korupsi modern—sejarah Kabupaten Probolinggo menunjukkan satu hal: kekuasaan selalu datang dengan ujian.
Di usia ke-280, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang memimpin, tetapi bagaimana memastikan sejarah kelam tak kembali terulang. (*)
Editor : Ali Sodiqin