RadarBanyuwangi.id – Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Ipuk Fiestiandani-Mujiono.
Untuk itu, Ipuk-Muji terus memperkuat dua sektor tersebut, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM)-nya.
Salah satunya yakni dengan mengangkat tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sekadar diketahui, di masa kepemimpinan Ipuk dalam kurun 3,5 tahun terakhir, sebanyak 4.183 guru dan nakes honorer diangkat menjadi PPPK.
Perinciannya, 2.985 tenaga guru dan 1.198 nakes. Selain itu, pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp 230 miliar untuk gaji ribuan PPPK tersebut setiap tahun.
Hal ini juga bertujuan untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN alias tenaga harian lepas (THL) dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Sebab, PPPK yang telah diangkat mayoritas merupakan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di lingkungan pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
”Memang belum semua honorer bisa diangkat menjadi PPPK. Kami lakukan bertahap dan ke depan terus diperkuat, terutama untuk guru dan nakes sebagai pilar peningkatan kualitas SDM,” kata Mujiono yang notabene pernah menjabat sebagai pelaksana harian (Plh) bupati di masa transisi antara Bupati Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani.
Mujiono menuturkan, ke depannya rekrutmen PPPK akan terus dilakukan. Tentu dengan tetap menyeimbangkan antara program penyiapan SDM dengan program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik.
”Karena juga harus disesuaikan kekuatan anggarannya,” jelas pria yang juga menjabat sekretaris kabupaten (sekkab) Banyuwangi periode 2021–2024 tersebut.
Saat ini PPPK guru telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi, termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota.
Demikian juga tenaga kesehatan telah ditempatkan di 45 puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi serta rumah sakit umum daerah (RSUD).
Sebagian juga membantu di puskesmas pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.
”Harapannya para guru dan nakes PPPK ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan. Ini juga dibarengi upaya pemkab memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan,” ujar Mujiono yang telah 30 tahun berkarir di Pemkab Banyuwangi.
Ke depannya, imbuh Mujiono, pihaknya akan menuntaskan tenaga honorer yang masih ada dengan pengusulan formasi PPPK ke pemerintah pusat.
”Sehingga, nanti semua tenaga honorer menjadi ASN, salah satunya PPPK,” ujarnya.
Berkaitan dengan dukungan ke guru swasta, Mujiono mengatakan telah ada beberapa mekanisme. Meskipun menurutnya, memang belum bisa ideal sepenuhnya mengingat kapasitas anggaran daerah.
Misalnya, ada skema Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang per tahunnya berkisar Rp 5,3 miliar.
Termasuk untuk insentif guru swasta, serta insentif guru PAUD non-PNS yang mencapai Rp 7,2 miliar per tahun.
”Untuk insentif guru swasta ini melengkapi pendapatan yang diterima guru dari masing-masing lembaga. Ke depan akan terus diperkuat insentif guru swasta,” pungkas Mujiono. (sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin