RadarBanyuwangi.id – Pihak eksekutif dan legislatif kembali melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Setelah fraksi-fraksi di DPRD memberikan pandangan umum (PU) pada Kamis (22/6), giliran bupati memebrikan jawaban atas PU fraksi tersebut, Jumat (23/6).
Jawaban bupati atas PU fraksi dibacakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto. Selain Sekkab Mujiono, rapat paripurna juga dihadiri jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.
Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Banyuwangi menyoroti realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target dalam beberapa tahun belakang. Menggapi hal itu, Sekkab Mujiono menuturkan, ekonomi Banyuwangi baru menunjukkan pertumbuhan setelah sempat terimbas pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya akan berupaya melakukan terobosan dan perbaikan guna meningkatkan pencapaian pendapatan daerah, terutama di sektor retribusi daerah.
Sejumlah terobosan yang yang disiapkan untuk menggenjot realisasi retribusi antara lain melakukan pemeliharaan dan memperbarui fasilitas, sarana, prasarana objek retribusi. “Dengan terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian penerimaan retribusi daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, eksekutif mulai menyusun proyeksi pendapatan sesuai dengan indikator makro ekonomi. Seperti kebijakan yang berlaku, membuat peta potensi, dan pemanfaatan database.
Mujiono menyebut, database dari SKPD penghasil kurang ter-update. Sehingga database yang ada tidak sesuai dengan kondisi riil. Salah satu contohnya adalah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP).
Sebagai contoh, pada tahun sebelumnya pekerjaan jalan membuat kontraktor menyewa alat berat yang disewa dari Dinas PU-CKPP sehingga menghasilkan retribusi untuk kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Namun, adanya transformasi pembangunan jalan dari sebelumnya manual menjadi pabrikan membuat alat tersebut tidak ada yang menyewa. Sehingga tidak ada serapan retribusi dari sektor tersebut.
”Ada juga rumah dinas yang menurut evaluasi kami masih sangat rendah. Per bulan hanya Rp 150 ribu. Ada perubahan yaitu alih fungsi rumah menjadi kantor. Itu adalah beberapa hambatan yang perlu dievaluasi kembali, baik database atau pun lainnya,” ujarnya, Jumat (23/6).
Oleh karena itu, Mujiono menginstruksikan kepada SKPD penghasil agar melihat kembali database untuk dilakukan pembaruan sesuai kondisi riil. Sehingga dapat diketahui sektor yang memiliki potensi penambah serapan retribusi. Salah satunya adalah tower operator telekomunikasi yang dinilai jumlahnya cukup banyak di Banyuwangi. Maka validasi data dilakukan untuk mengetahui rata-rata yang dibayar oleh para investor.
Selain itu, Eksekutif akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan membuat sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Serta meningkatkan kapasitas pemahaman masyarakat dan aparatur terkait retribusi daerah.
Mujiono juga menjawab PU Fraksi Demokrat tentang realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan dari Rp 520 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 516,7 miliar di tahun 2022. Dikatakan, salah satu faktor yang penyebab penurunan PAD tersebut adalah adanya perubahan kebijakan pencatatan penerimaan pendapatan dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dijelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2021 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah. “Pada tahun 2021 diakui sebagai pendapatan asli daerah sedangkan pada tahun 2022 diakui sebagai lain-lain pendapatan yang sah,” pungkasnya. (rei/sgt)
Editor : Ali SodiqinSumber : Radar Banyuwangi