DPRD Segera Geber Paripurna Raperda Pengarusutamaan Gender

Ali Sodiqin • Dipublikasikan Sabtu, 20 Mei 2023 | 13:00 WIB
Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)
Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kesetaraan gender menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi saat ini. Tidak terkecuali dari jajaran wakil rakyat yang duduk di DPRD Banyuwangi.

Setidaknya hal itu dibuktikan inisiatif dewan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengarusutamaan gender. Hasil kajian berkenaan dengan raperda tersebut telah disampaikan melalui rapat paripurna internal dewan beberapa hari lalu. Bahkan, kalangan dewan sepakat raperda inisiatif tersebut akan diajukan melalui rapat paripurna yang akan datang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi mengungkapkan raperda PUG menjadi upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam menjamin hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan antara keduanya dalam mengambil keputusan di setiap tahapan proses pembangunan dalam kebijakan pemerintahan memiliki bobot yang sama. ”Jika terwujud maka kesetaraan dan keadilan gender dapat terbentuk dan tercapai. Dengan diusulkannya raperda PUG ini diharapkan dapat menjadi paying hukum dan menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Hak yang sama untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan pemerintah bagi semua gender telah tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000. Yakni tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional. Secara singkat, setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memiliki akses, kontrol, dan manfaat dalam menikmati setiap tahapan pembangunan.

Selain itu, dasar disusunnya raperda PUG mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Pada peratura itu disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan terkait hal tersebut.

Berdasar hasil kajian yang telah dilakukan oleh anggota Bapemperda, terdapat enam isu strategis muatan raperda yang disampaikan. Antara lain memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender. Lalu, mewujudkan perencanaan, kesetaraan dan keadilan, serta pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender. Terakhir adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan dan peran kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Sofiandi menambahkan, raperda PUG ini telah melalui tahapan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Jawa Timur. Tepatnya tercantum dalam surat tertanggal 24 Maret Nomor W15.PP.04.02-259 tentang penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan raperda inisatif PUG ini sempat harus dijadwalkan ulang. Lantaran Bupati Ipuk Fiestiandani pekan lalu masih dalam kegiatan dinas, sehingga penjadwalan kembali akan segera dilaksanakan. ”Sebenarnya sudah dijadwalkan, tetapi karena Bupati belum bisa hadir maka harus di reschedule. Karena dalam penyampaian harus kepala daerah sendiri yang hadir, sehingga harus di-pending,” lanjutnya.

Selanjutnya, dari pengusulan raperda ini dapat membentuk kelompok kerja (pokja) PUG dan tim teknis terkait peran serta kesetaraan gender. Yang meliputi proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan. ”Semoga kalau dilakukan dapat menjadi komitmen Pemkab Banyuwangi yang responsif terhadap gender dalam hal peningkatan kualitas wilayah. Baik dalam sektor program, kegiatan, atau pun konsep pembangunan wilayah,” pungkasnya. (rei/sgt) Editor : Ali Sodiqin
DPRD Banyuwangi gender Raperda Gender