Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah menggelar rapat penyusunan kerja dewan pada Senin (8/5). Rapat digelar dalam rangka penyusunan kegiatan strategis DPRD maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode Mei 2023.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menyebutkan bahwa sejumlah topik dibahas dalam rapat Banmus kali ini. Di antaranya berkaitan rapat paripurna penyampaian raperda usul eksekutif dan raperda inisiatif dewan. Dua rancangan produk hukum dimaksud yakni raperda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2023 sampai 2043 dan raperda tentang pengarusutamaan gender.
Menurut Michael, pembahasan Raperda RTRW perlu dilakukan lebih awal karena butuh waktu untuk mengkaji dan mencermatinya. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, maupun sektor usaha. ”Raperda RTRW kita bahas lebih awal karena membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan pencermatan yang lebih baik dan teliti,” ujarnya.
Pembahasan raperda RTRW cukup mendesak dilakukan sebagai acuan penataan ruang hingga 20 tahun ke depan. Mengingat raperda RTRW menentukan bentuk ”wajah” Bumi Blambangan.
Sementara itu, gabungan Komisi I dan Komisi II juga melakukan rapat finalisasi pembahasan raperda jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) daerah. Raperda JDIH bertujuan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada publik.
Ketua Gabungan Komisi I dan II Pembahasan Raperda JDIH DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila mengatakan, dalam rapat finalisasi anggota gabungan Komisi I dan II bersama eksekutif telah menyepakati pasal dalam raperda. Meski demikian, pihaknya mengusulkan adanya penambahan jumlah penerima penghargaan JDIH Award di Banyuwangi.
Raperda JDIH tersebut tersusun dari 10 bab dan 20 pasal. Raperda tersebut mengatur beberapa hal, di antaranya ketentuan umum, tujuan, pembentukan, kelembagaan, pengelolaan, hak, kewajiban dan sanksi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan, serta ketentuan penutup. ”Khusus untuk perihal penghargaan telah diatur dalam Bab VIII Pasal 16. Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh koordinator JDIH kepada anggota JDIH di daerah,” kata Marifatul.
Politikus yang karib disapa Rifa tersebut menambahkan, dalam raperda tersebut juga mengatur tentang peran masyarakat. Terutama dalam pemberian saran masukan untuk menunjang kebutuhan publikasi serta pemberian informasi hukum yang tidak mengikat, baik kepada pusat jaringan maupun kepada anggota jaringan. ”Masyarakat, dunia usaha, media massa harus berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH,” pungkasnya. (rei/sgt/c1) Editor : Gerda Sukarno Prayudha