Meski telah memasuki masa cuti bersama, masyarakat Banyuwangi yang membutuhkan layanan adminduk tidak perlu khawatir. Sebab, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi tetap membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk). Layanan pengurusan dokumen kependudukan tersebut dilakukan di kantor Dispendukcapil mulai hari ini (19/4) sampai Jumat (21/4).
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, pihaknya tetap berusaha memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Khususnya, bagi kalangan pemudik asal Banyuwangi. ”Salah satunya layanan adminduk,” ujarnya kemarin (18/4).
Ipuk menjelaskan, di momen libur Lebaran banyak warga perantauan yang pulang kampung. Momen itu biasanya juga mereka manfaatkan untuk mengurus berbagai kebutuhan adminduk. ”Karena itu, kami memfasilitasi mereka. Mudik tapi masih bisa mengurus surat yang dibutuhkan. Memang tidak semua, tapi urusan-urusan tertentu dan yang sifatnya mendesak,” tuturnya.
Kepala Dispendukcapil Djuang Pribadi menambahkan, pelayanan kepengurusan adminduk tetap dibuka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama perantau yang pulang kampung. ”Kami ini juga ingin memberi kesempatan kepada para pemudik yang berasal dari Banyuwangi. Mungkin ketika mereka kerja di luar daerah, Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya rusak atau perlu update, itu kami fasilitasi,” ujarnya.
Djuang menambahkan, pihaknya akan membuka pelayanan pengurusan adminduk di kantor Dispendukcapil sejak hari ini (19/4) hingga Jumat (21/4). Pelayanan tersebut dibuka mulai pukul 08.00 sampai 12.00. Selama periode tersebut, masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan dipersilakan untuk datang langsung ke kantor Dispendukcapil.
Sebanyak 10 petugas Dispendukcapil akan diturunkan selama dibukanya pelayanan adminduk pada masa cuti bersama Lebaran 2023. Namun, jumlah tersebut bisa bertambah, bergantung dengan animo masyarakat yang memanfaatkan layanan pengurusan dokumen adminduk.
Selama periode tersebut, Dispenduk membuka pelayanan pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM), aktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan cetak KTP yang hilang. Layanan ini juga untuk memudahkan warga yang mau mengurus klaim BPJS Kesehatan atau vaksinasi Covid-19. Selain itu juga ada layanan untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). ”Seperti warga Banyuwangi yang bekerja di Bali, KTP mereka rusak atau hilang, kami bisa membantu pengurusannya dengan mencetak KTP baru. Kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan warga Banyuwangi sendiri yang ingin mengurus surat-surat atau dokumen kependudukan lainnya,” jelas Djuang.
Berdasar pengalaman sebelumnya, rata-rata permintaan warga berkisar pada pengurusan KTP yang rusak atau hilang. ”Tapi warga juga bisa mengurus dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan lain-lain. Yang penting persyaratannya terpenuhi,” pungkas Djuang. (rei/sgt/c1)
Editor : Gerda Sukarno Prayudha