Yang spesial, penyerahan motor dinas tersebut dirangkai dalam upacara peringatan Harjaba ke-251 di halaman kantor Pemkab Banyuwangi. ”Kendaraan dinas ini bagian dari fasilitas pemerintah daerah kepada pemerintah desa,” ujar Bupati Ipuk Fiestiandani usai menyerahkan motor dinas.
Dikatakan Ipuk, motor dinas pemerintah desa sebelumnya, Suzuki Thunder 125, kondisinya sudah kurang layak untuk digunakan. Sehingga, kendaraan dinas tersebut perlu diperbarui. ”Motor dinas yang lama usianya sudah 10 tahun. Kondisinya sudah banyak yang tidak layak. Karena itu, kami memberikan fasilitas baru berupa kendaraan roda dua kepada pemerintah desa,” jelasnya.
Ipuk berharap, pengadaan motor baru tersebut dapat meningkatkan semangat kerja masing-masing kepala desa. ”Saya berharap kepala desa lebih sering turun ke lapangan mengecek kondisi masyarakat, khususnya masalah stunting,” pesannya.
Istri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Birokrasi, dan Reformasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas ini mengatakan, anggaran motor dinas tahun ini hanya mampu untuk separo desa di Banyuwangi. Sebagian desa yang belum mendapatkan motor dinas akan dianggarkan pada APBD 2023. ”Tahun 2022 baru separo, yaitu 97 desa yang menerima kendaraan dinas. Sisanya di anggaran 2023,” kata dia.
Kades Cluring Sunarto mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Banyuwangi yang telah menyediakan fasilitas baru motor dinas. ”Harapan kami, kendaraan dinas bisa meningkatkan mobilisasi untuk pelayanan masyarakat lebih optimal,” kata Sunarto.
Sunarto berharap tahun berikutnya seluruh desa dapat menerima motor dinas baru dari Pemkab Banyuwangi. ”Motor dinas ini akan langsung saya gunakan untuk operasional di desa,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, untuk kepentingan operasional di lapangan, sebagian petinggi desa bakal menerima sepeda motor dinas dari Pemkab Banyuwangi. Jumat lalu (16/12), sebanyak 97 motor dinas tiba di kantor Pemkab Banyuwangi.
Kepala Bagian Umum Sandi Dian mengungkapkan, 97 motor tersebut masuk pengadaan kendaraan dinas tahun 2021. ”Pengadaan kendaraan dinas tersebut direncanakan di APBD 2021, tetapi baru terealisasi tahun 2022,” ujarnya.
Sandi mengatakan, pengadaan kendaraan dinas tingkat desa tersebut digelontor anggaran Rp 2,435 miliar. Tidak semua kades mendapatkan motor dinas. Hanya sebagian kades yang bakal menerima motor tersebut. ”Karena keterbatasan anggaran, hanya separo dari kades di Banyuwangi yang mendapat motor dinas,” kata Sandi kala itu. (cw4/aif/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud