325 Nelayan Mendapat Sertifikat Hak Tanah

Syaifuddin Mahmud • Dipublikasikan Sabtu, 10 Desember 2022 | 16:00 WIB
PENYERAHAN: Bupati Ipuk Fiestiandani (empat dari kanan) didampingi Kepala Dinas Perikanan Alief Rachman Kartiono (dua dari kanan) berfoto bersama dengan para penerima sertifikat tanah di Fish Market Banyuwangi beberapa waktu lalu (15/8). (SARJONO UNTUK RA
PENYERAHAN: Bupati Ipuk Fiestiandani (empat dari kanan) didampingi Kepala Dinas Perikanan Alief Rachman Kartiono (dua dari kanan) berfoto bersama dengan para penerima sertifikat tanah di Fish Market Banyuwangi beberapa waktu lalu (15/8). (SARJONO UNTUK RA
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Berbagai program kolaborasi Pemkab Banyuwangi berhasil memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Salah satunya program pendampingan sertifikasi hak atas tanah (Sehat). Selama tahun ini, total nelayan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut mencapai 325 orang.

Program Sehat merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi. Tujuan utama diadakannya program tersebut yakni untuk menaikkan status tanah para nelayan agar mendapat kepastian hukum. Sehingga, tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat berganti dari predikat modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active capital) yang bisa didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan maupun non-bank.

Kepala Dinas Perikanan Alief Rachman Kartiono mengatakan, manfaat utama yang didapatkan oleh para nelayan ketika memiliki sertifikat tanah adalah dapat memberi jaminan kapasitas hukum hak atas tanah tentang kepemilikannya. ”Selain itu, dapat digunakan untuk mengembangkan usaha,” ujarnya.

Pengawas Perikanan Dinas Perikanan Edy Widiantoro mengatakan, terdapat dua jenis program Sehat, yakni Sehat Nelayan dan Sehat Pembudi Daya Ikan. ”Kita kerja sama dengan BPN sejak 2011 untuk Sehat Nelayan, sedangkan untuk Sehat Pembudi Daya Ikan sejak 2016,” tuturnya.

Terdapat ribuan nelayan yang telah merasakan manfaat dari program tersebut. Tepatnya, 2.225 nelayan mendapat sertifikat tanah sejak tahun 2011. Sedangkan sejak 2016 hingga 2022 terdapat 900 pelaku budi daya ikan yang memiliki sertifikat tanah sendiri.

Pelaksanaan program tersebut diadakan setiap awal tahun. Tepatnya, pada bulan Januari dan Februari. ”Januari mulai pengukuran, lalu berlanjut hingga bulan Februari sampai mendapatkan sertifikat,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemberdayaan BPN Banyuwangi Sarjono. Jadwal dimulainya pengukuran terjadi di awal tahun. Namun, untuk mendapatkan sertifikat tanah harus melalui beberapa proses. ”Ada beberapa tahap. Dimulai dari penyuluhan, pemberkasan, pengukuran, olah data, pengumuman, hingga cetak sertifikat,” paparnya.

Menurut Sarjono, dengan adanya program Sehat tersebut masyarakat Banyuwangi, khususnya nelayan memiliki jaminan hukum yang kuat. ”Sampai tahun 2022 ini kurang lebih 60 persen masyarakat Banyuwangi yang baru memiliki sertifikat tanah. Sehingga, program Sehat menjadi salah satu upaya membantu masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah,” kata pria asal Malang itu.

Sarjono memaparkan, selama tahun 2022 terdapat delapan desa/kelurahan dari tiga kecamatan yang mendapat program tersebut. Yaitu Kelurahan Karangrejo, Lateng, Kampung Mandar, serta Desa Blimbingsari, Watukebo, Bomo, Patoman, dan Kaligondo. ”Tahun ini ada 325 nelayan dan pembudi daya ikan dari Kecamatan Banyuwangi, Blimbingsari, dan Genteng yang mendapat program Sehat,” pungkasnya. (cw4/sgt/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud
pemkab banyuwangi nelayan Program Sehat Sertifikasi Tanah