17 Judul Raperda Masuk Propemperda 2023

AF Ichsan Rasyid • Dipublikasikan Rabu, 30 November 2022 | 14:08 WIB
Bupati Ipuk bersama pimpinan DPRD Banyuwangi sebelum paripurna pengesahan APBD 2023, Senin (28/11). Pada 2023, setidaknya ada 17 raperda yang akan dibahas dewan. (Ramada Kusuma/RaBa)
Bupati Ipuk bersama pimpinan DPRD Banyuwangi sebelum paripurna pengesahan APBD 2023, Senin (28/11). Pada 2023, setidaknya ada 17 raperda yang akan dibahas dewan. (Ramada Kusuma/RaBa)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – DPRD Banyuwangi menetapkan 17 rancangan peraturan daerah (raperda) masuk rencana pembahasan dewan tahun depan. Sebanyak 17 rancangan produk hukum tertinggi daerah itu telah ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.

Dari 17 raperda yang masuk propemperda, delapan judul raperda merupakan usulan eksekutif, enam judul raperda usulan dewan, dan tiga raperda kumulatif terbuka. Rancangan propemperda tersebut disahkan melalui forum rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi, Senin (28/11).

Tiga raperda kumulatif yang masuk Propemperda 2023 yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan raperda tentang APBD Tahun 2024.

Sedangkan enam raperda usulan DPRD Banyuwangi meliputi raperda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa, raperda tentang fasilitasi pesantren, dan raperda tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Osing Banyuwangi. Selain itu, ada pula raperda tentang pengarusutamaan gender, raperda tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan, serta raperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Banyuwangi di Luar Negeri.

Sementara itu, delapan raperda usul eksekutif antara lain, raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banyuwangi Tahun 2012 sampai 2032.

Selain itu, raperda tentang perumahan dan kawasan pemukiman, raperda tentang pajak dan retribusi daerah, raperda tentang Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, raperda tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, serta raperda tentang Pencabutan 2 Perda, yakni Perda No 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi Usaha dan Kegiatan di Banyuwangi. Serta Perda No 1 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas juga masuk propemperda tahun depan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sofiandi Susandi mengatakan, ada dua peraturan yang menjadi dasar untuk melakukan tahapan penetapan Propemperda 2023. Kedua regulasi tersebut yakni Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2019 pasal 4 ayat 3 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 20 Tahun 2018. ”Yaitu, sebelum penetapan propemperda wajib dikonsultasikan dan mendapatkan asistensi dari gubernur melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” ujarnya.

Sedangkan hasil konsultasi yang dilakukan Bapemperda dengan Biro Hukum Pemprov Jatim mendapatkan evaluasi dan penetapan tata urutan prioritas raperda yang harus diutamakan. ”Pertama yang bersifat kumulatif terbuka karena mandatory dan sudah rutin jadwalnya. Kemudian prioritas lainnya adalah sifatnya mandatory seperti RTRW, LP2B, pajak daerah, dan retribusi,” jelasnya.

Sofiandi menambahkan, raperda LP2B berperan penting terhadap ketahanan pangan di Bumi Blambangan. LP2B menjadi prioritas berdasarkan hasil konsultasi dengan gubernur melalui biro hukum. ”Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) optimistis bahwasannya raperda LP2B tahun 2023 tuntas. Karena saat ini tinggal menentukan kaitannya dengan peta yang berbasis desa, yang mana korelasinya dengan by name by addres yang sangat penting karena kepemilikan LP2B itu ada kaitannya dengan insentif sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambah Sofiandi.

Selanjutnya, terkait raperda tentang pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut. ”Yang berkaitan dengan penyederhanaan jenis-jenis pajak. Selain itu, ada ketentuan-ketentuan lain tentang skema perolehan hak daerah yang tentunya di UU ini lebih optimal daripada sebelumnya. Walaupun ada penyederhanaan jenis-jenis pajak dan lain sebagainya,” pungkasnya. (cw4/sgt/c1) Editor : AF Ichsan Rasyid
DPRD Banyuwangi Raperda Propemperda 2023