Juara Nasional Berkat Perda Braille dan Perpustakaan Hukum Digital

Gerda Sukarno Prayudha • Dipublikasikan Senin, 24 Oktober 2022 | 16:43 WIB
BUAH INOVASI: Bupati Ipuk menerima piala dan piagam penghargaan sebagai anggota JDIHN terbaik pertama tingkat kabupaten dan Best of The Best JDIHN 2022 dari Menkum-HAM Yasonna H Laoly di Jakarta Selasa pekan lalu (18/10). (Dini Untuk RadarBanyuwangi.id)
BUAH INOVASI: Bupati Ipuk menerima piala dan piagam penghargaan sebagai anggota JDIHN terbaik pertama tingkat kabupaten dan Best of The Best JDIHN 2022 dari Menkum-HAM Yasonna H Laoly di Jakarta Selasa pekan lalu (18/10). (Dini Untuk RadarBanyuwangi.id)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi seolah tiada henti berinovasi. Hasilnya tak hanya memudahkan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik. Lebih dari itu, berbagai inovasi yang diterapkan pemkab itu pun diganjar penghargaan dari pemerintah pusat.

Yang terbaru, Pemkab Banyuwangi menyabet penghargaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) RI. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan sebagai anggota JDIHN terbaik pertama untuk tingkat kabupaten. Bukan itu saja, Banyuwangi sekaligus dinobatkan sebagai Best of The Best JDIHN 2022.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, selama ini JDIH Banyuwangi telah meluncurkan beragam inovasi. Salah satunya perpustakaan hukum digital untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum. Perpustakaan tersebut berlokasi di lokasi yang sangat strategis, yakni di jalan Ahmad Yani, tidak jauh dari kantor Pemkab Banyuwangi.

Perpustakaan Hukum Pemkab Banyuwangi merupakan wujud perpustakaan digital yang dirancang dengan pendekatan green architecture sebagai upaya untuk mendukung dan berperan dalam mengurangi dampak pemanasan global (global warming). Semua layanan menggunakan sistem digital dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk menciptakan wajah baru sebuah perpustakaan hukum digital guna menarik minat kunjung perpustakaan, khususnya bagi kaum milenial.

Pembangunan Perpustakaan Hukum ini selain untuk menarik minat kunjung, juga bertujuan untuk menyediakan pusat layanan konsultasi dan penyediaan informasi hukum bagi masyarakat yang aman, nyaman, lengkap dan akurat juga menarik untuk dikunjungi.

Pelayanan Perpustakaan Hukum Otomatis dalam bentuk “self service library”, yakni sebuah proses pengelolaan perpustakaan hukum dengan menggunakan bantuan Teknologi informasi (TI). Memanfaatkan Library Automation System yaitu sebuah software yang beroperasi berdasar pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan.

Selain perpustakaan hukum digital, pemkab juga membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, serta berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi. ”Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH Banyuwangi juga dinilai lebih maju karena belum dilakukan oleh daerah lain. Misalnya, layanan informasi produk hukum yang ramah difabel. Seperti bahan ajar dan video sosialisasi produk hukum dengan bahasa isyarat. Ini baru kita yang punya,” tegas Ipuk.

Ipuk menegaskan, ke depan Banyuwangi akan terus mendorong inovasi terkait layanan informasi produk hukum. ”Karena data JDIH yang terintegrasi dalam portal akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan menjadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air,” pungkasnya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Banyuwangi Akhmad Saeho menambahkan, pemkab juga berupaya memberikan kemudahan bagi kalangan difabel untuk mengakses produk hukum daerah, terutama peraturan daerah (perda). “Sejauh ini Pemkab Banyuwangi juga sudah memiliki sejumlah perda yang dicetak dengan huruf Braille,” pungkasnya. (sgt)

  Editor : Gerda Sukarno Prayudha
Braille Pembak Perpustakaan