Implementasi Sirekap dan Sipol Banyuwangi Relatif Baik

AF Ichsan Rasyid • Dipublikasikan Sabtu, 8 Oktober 2022 | 20:06 WIB
PENELITIAN: Guru besar Fisip Unair Surabaya Kris Nugroho foto bersama Komisioner KPU Banyuwangi Ari Mustofa, kader partai, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kantor KPU Banyuwangi, Kamis (6/10). (Abdul Adim/Radar Banyuwangi)
PENELITIAN: Guru besar Fisip Unair Surabaya Kris Nugroho foto bersama Komisioner KPU Banyuwangi Ari Mustofa, kader partai, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kantor KPU Banyuwangi, Kamis (6/10). (Abdul Adim/Radar Banyuwangi)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi kedatangan tamu dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (6/10). Kali ini, guru besar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unair, Kris Nugroho, bertandang ke kantor lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tingkat Banyuwangi tersebut.

Kunjungan Kris Nugroho ke kantor KPU Banyuwangi dalam rangka penelitian tentang kondusif atau tidaknya penyelenggaraan pemilu di kabupaten the Sunrise of Java. Dia ingin mengetahui kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan aplikasi Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap) di Banyuwangi.

Sekadar diketahui, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2020 lalu KPU RI telah menggunakan aplikasi berbasis internet. Aplikasi dimaksud adalah Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap) dalam menetapkan dan merekap hasil penghitungan suara.

Selain itu, ada pula aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sistem ini digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu serta pemutakhiran data parpol peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilu.

Di kantor KPU, Kris Nugroho berdiskusi dengan Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Ari Mustofa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada Pemilu 2020, dan kader sejumlah partai politik. Hasilnya, dia dapat menyimpulkan penerapan dua aplikasi garapan KPU tidak ada masalah di Banyuwangi.

Sebab, jaringan internet yang stabil membuat penggunaan aplikasi Sipol dan Sirekap relatif terkendali. ”Setelah diskusi dengan pelaksana lapangan, Banyuwangi masuk kategori terkendali untuk implementasi aplikasi Sipol dan Sirekap,” ujarnya pria yang karib disapa Kris tersebut.

Kris menambahkan, sumber daya manusia (SDM) dan kualitas teknologi di Banyuwangi secara umum mampu dalam memaksimalkan berbagai aplikasi. Sehingga, memudahkan dalam mengunggah data hasil perolehan suara. Meski demikian, hal kecil yang cukup menjadi kendala dari pelaksana lapangan terletak pada proses yang cukup lama saat memproses unggahan data.

Saran yang muncul dalam diskusi tersebut kepada KPU RI yakni penggunaan cluster server. Sebab, ada sekitar 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang menginput data melalui Sirekap dalam waktu yang sama. Akibatnya, server KPU pusat terbebani dengan banyaknya data yang masuk. ”Untuk menyiasatinya, setidaknya ada pembagian server seperti pengiriman ke server provinsi dulu. Nanti server provinsi yang melanjutkan ke server pusat,” imbuh Kris.

Perbandingan yang dilakukan, lanjut Kris, mengarah pada daerah luar Pulau Jawa, seperti pelosok Sumatera yang minim akses internet. Petugas lapangan di sana harus mencari daerah yang memiliki jaringan bagus. Bahkan, harus berbondong-bondong menuju kantor Telkom untuk mengirim data perolehan suara. ”Hal itu kerap menimbulkan partai tidak puas akibat lambatnya informasi hasil perolehan suara,” ungkap pria asal Surabaya tersebut.

Kris dan peserta diskusi berharap, KPU RI segera mengatasi masalah jaringan di setiap TPS dan kemampuan server di pusat. ”Agar tidak ada perselisihan yang memanas karena politik itu hal yang sensitif,” pungkasnya. (cw2/sgt/c1) Editor : AF Ichsan Rasyid
Sipol Sirekap Unair KPU