Seperti diketahui, Propemperda tahun ini terdiri dari delapan raperda usul eksekutif dan 11 raperda usul DPRD. Selain itu, ada pula 3 raperda kumulatif terbuka, seperti raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2022, dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2023.
Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda DPRD Banyuwangi Kariyadi mengaku optimistis hingga akhir tahun 2022 dewan bisa mengesahkan 50 sampai 70 persen raperda dari total rancangan produk hukum tertinggi daerah yang masuk Propemperda 2022. Yakni sekitar sepuluh sampai 15 raperda. “Saat ini ada beberapa raperda yang sedang dibahas, seperti raperda tentang badan usaha milik daerah (BUMD), raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta raperda tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di Banyuwangi,” ujarnya.
Selain raperda yang tengah digodok, imbuh Kariyadi, ada satu raperda yang masih dalam tahap fasilitasi Gubernur Jatim, yakni raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (P2KD). “Direncanakan serta diupayakan raperda P2KD ini akan segera disahkan,” pungkasnya. (cw1/sgt) Editor : Ali Sodiqin