Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, persentase penduduk miskin di Banyuwangi tahun 2018 lalu sebesar 7,8 persen. Setahun berselang, yakni pada 2019, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 7,52 persen.
Namun sayang, pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak Maret 2020 berdampak ke berbagai sektor. Tidak terkecuali sektor perekonomian. Imbasnya, di tahun 2020 persentase penduduk miskin di Banyuwangi kembali meningkat menjadi sebesar 8,06 persen. Tren peningkatan persentase penduduk miskin itu berlanjut tahun lalu. Kali ini, persentase penduduk miskin di Banyuwangi sebesar 8,07 persen atau naik tipis sebesar 0,01 persen.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, pemkab terus berinovasi untuk mendorong arus ekonomi masyarakat kembali berputar sekaligus tetap menjaga kesehatan masyarakat. Sejumlah program ekonomi digulirkan dengan fokus mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak. ”Ada program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas, hingga ongkos kirim gratis untuk UMKM yang telah dijalankan sejak tahun lalu,” ujarnya.
Berkat beragam program inovasi tersebut, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi berhasil rebound atau melompat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang sempat mengalami minus 3,58 persen pada 2020 berbalik menjadi 4,08 persen pada 2021. ”Angka kemiskinan juga relatif terjaga dibanding sejumlah daerah lain yang naik cukup tinggi. Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin terendah di Jatim, yakni 0,01 persen selama periode 2020 sampai 2021,” bebernya.
Sementara itu, dalam menghadapi dinamika perekonomian pada kuartal III dan IV tahun ini, Ipuk meminta semua pihak melakukan efisiensi. Beberapa pos anggaran yang dinilai kurang atau tidak prioritas harus dihapus. Anggaran hendaknya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. ”Serta mempercepat program vaksinasi booster,” tuturnya.
Selain itu, pemkab akan fokus pada recovery ekonomi. Seluruh belanja pemerintah diarahkan untuk stimulus ekonomi. Pada kesempatan tersebut Ipuk juga meminta semua pihak untuk membeli produk lokal dan produk UMKM Banyuwangi. Membeli produk lokal dan UMKM secara tidak langsung menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat, sehingga menstimulasi ekonomi Banyuwangi.
Bukan itu saja, pemkab juga akan fokus keberpihakan kepada rakyat miskin dan warga terdampak Covid-19 dalam seluruh urusan pemerintahan serta mempertahankan kinerja yang telah diraih selama ini.
”Melalui berbagai upaya tersebut, kita targetkan persentase penduduk miskin di Banyuwangi pada akhir 2022 sebesar 7,58 persen,” pungkasnya. (sgt/aif/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud