Sosialisasi yang disampaikan tim dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi, itu digelar di aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kabupaten Banyuwang, Dusun Krajan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar.
Para petani yang menjadi peserta ini, yang tergabung dalam beberapa gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan himpunan petani pemakai air (Hippa) di wilayah Kecamatan Muncar. “Sosialisasi ini diharapkan bisa memberi pengetahuan kepada para petani, khususnya petani tembakau yang ada di wilayah Kecamatan Muncar,” cetus Camat Muncar, Trisetia saat membuka acara tersebut.
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi M. Khoiri melalui Kasubag Umum Muhammad Rustam Dwi Atmaji mengatakan, sosialisasi ketentuan peraturan di bidang cukai yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini dilakukan dua tahap. “Tahap pertama diikuti 100 petani tembakau dari Kecamatan Wongsorejo, dan tahap kedua di Kecamatan Muncar ini,” katanya.
Rustam menyampaikan bersama Kantor Bea Cukai Banyuwangi, pihaknya ingin memberikan edukasi pada masyarakat terkait optimalisasi peran bea cukai dalam membina calon eksportir dan calon importir. “Sosialisasi ini sesuai perintah Permenkeu untuk menggerakkan dan mendorong pemahaman ketentuan di bidang cukai. Ini juga sosialisasi soal pemberantasan peredaran barang kena cukai yang beredar secara ilegal,” ujarnya.
Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi, Dominica Roesdiati dalam sosialisasi itu sempat menunjukkan rokok ilegal, dan menjelaskan cara membandingkan dengan rokok yang legal kepada para penyelenggara jasa titipan, agar dapat mendukung pemberantasan rokok ilegal. “Banyak perbedaan antara rokok illegal dan legal,” katanya.
Maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat, jelas dia, mengakibatkan penerimaan negara di bidang cukai berkurang, dan itu berimbas pada kesejahteraan rakyat. “Banyak sektor negara yang pembiayaannya berasal dari penerimaan cukai,” katanya.
Selain berpengaruh pada penerimaan negara, jelas dia, rokok ilegal juga merugikan kesejahteraan masyarakat. Sebab, penerimaan dari rokok akan digunakan sebagai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di tiap daerah yang ada di Banyuwangi. “DBHCHT berperan penting di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan petani maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau,” ungkapnya.
Dominica turut menjelaskan, cara mengidentifikasi pita cukai yang benar, kerugian membeli rokok ilegal, dan mekanisme pelaporan jika ada pelanggaran cukai. “Pada dasarnya salah satu kebijakan DBHCHT itu adalah untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal,” ujarnya.
Dalam acara itu, kantor Bea Cukai juga mengenalkan pita cukai legal dan ilegal. Termasuk pidana pelanggaran bagi pihak yang mengedarkan, menjual, atau menawarkan rokok tanpa pita cukai. Pasal 54 UU No 11 Tahun 1995 jo UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengatur ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. “Denda paling sedikit dua kali nilai cukai, paling banyak sepuluh kali nilai cukai. Diharapkan melalui sosialisasi ini menjadi bekal dalam memberantas cukai ilegal,” pungkasnya.(sas/abi) Editor : Agus Baihaqi