Dewan Optimistis Tuntaskan Pembahasan 70 Persen Propemperda

Syaifuddin Mahmud • Dipublikasikan Rabu, 3 Agustus 2022 | 18:08 WIB
Ruliyono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi
Ruliyono, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Memasuki pertengahan triwulan III tahun 2022, DPRD Banyuwangi getol melakukan upaya-upaya akselerasi pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Dewan optimistis, jumlah raperda yang disahkan sebelum tutup tahun ini mencapai 70 persen dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022 yang mencapai 22 raperda.

Hal itu terungkap usai pimpinan DPRD menggelar rapat bersama pimpinan fraksi di lembaga wakil rakyat Bumi Blambangan tersebut Senin (1/8). Ketua DPRD I Made Cahyana Negara serta dua wakil ketua dewan, yakni Ruliyono dan Michael Edy Hariyanto, hadir langsung dalam rapat bersama ketua, sekretaris, dan bendahara fraksi-fraksi di lembaga dewan. Rapat itu juga dihadiri jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi.

Wakil Ketua DPRD Ruliyono mengatakan, rapat kali ini digelar untuk mengevaluasi kinerja dewan. ”Selain itu, rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi ini kami lakukan untuk mengakselerasi pembahasan raperda,” ujarnya.

Ruliyono menuturkan, dalam waktu dekat dewan bakal menggelar rapat paripurna pengesahan dua raperda, yakni raperda tentang pencabutan perda Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan raperda tentang perubahan perda perangkat desa. ”Insya Allah dalam pekan ini raperda tersebut bisa disahkan,” kata dia.

Selain itu, pimpinan dewan menekankan kepada Bapemperda dan komisi-komisi untuk fokus menyelesaikan 22 raperda yang masuk Propemperda 2022. Sebab, imbuh Ruliyono, diakui atau tidak saat ini banyak hambatan dalam pembahasan raperda, termasuk hambatan yang berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja. ”Contohnya raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) belum selesai. Karena RTRW kabupaten juga belum selesai,” tuturnya.

Di sisi lain, Ruliyono mendesak kepada eksekutif, khususnya Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi agar proaktif berkomunikasi dengan Bapemperda DPRD. Komunikasi penting dilakukan untuk mengakselerasi pembahasan raperda yang kini dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi mengatakan, hingga pertengahan triwulan ketiga 2022, baru satu raperda yang disahkan, yakni Perda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021. ”Dalam waktu dekat dewan akan mengesahkan dua raperda, yakni pencabutan LKD dan perubahan perda tentang perangkat desa,” ujarnya.

Selain itu, ada juga raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang masih dalam tahap fasilitasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. ”Insya Allah juga segera disahkan. Setelah itu, kami lanjut pembahasan raperda tentang pemberantasan penyakit menular dan raperda tentang pemberdayaan masyarakat nelayan,” bebernya.

Sofiandi mengaku optimistis sampai akhir tahun ini jumlah raperda yang disahkan mencapai 70 persen dari propemperda. ”Kami berorientasi pada peningkatan kualitas perda yang dihasilkan, bukan semata-mata jumlah perda yang disahkan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud
DPRD Banyuwangi Propemperda wakil rakyat