Prosesi peluncuran yang digelar di Pendapa Sabha Swagata Blambangan tersebut diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa (kades).
Hadir dalam peluncuran program tersebut, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso. Selain itu, hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, anggota DPRD Banyuwangi, kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan stakeholder lainnya.
Bupati Ipuk mengatakan, pihaknya sengaja mengundang segenap stakeholders pada peluncuran program BTS tersebut. ”Karena penanganan stunting harus dilakukan secara bersamaan. Stunting adalah masalah krusial yang harus segera ditangani. Apabila tidak, akan terjadi permasalahan dalam jangka waktu yang lama,” ujarnya.
Dalam program BTS terdapat lima langkah yang terdiri atas dua basis dan tiga pilar. Dua basis dimaksud meliputi bangun kolaborasi dengan semua pihak dan upayakan secara maksimal menuju Banyuwangi zero stunting. Sedangkan tiga pilar BTS terdiri dari identifikasi balita stunting (by name, by address/coordinate, by problem). Kemudian, memperbaiki problem faktor penyebab stunting, misalnya masalah ekonomi, kondisi kesehatan, gizi, dan lainnya. Serta, mengukur secara berkala tumbuh kembang janin hingga anak berusia di bawah 2 tahun atau seribu hari pertama kelahiran. ”Karena apabila stunting lebih dari seribu hari akan lebih sulit penanganannya,” kata Ipuk.
Ipuk mengatakan, tenaga dan sumber daya yang dimiliki pemkab terbatas. Karena itu, harus ada skala prioritas penanganan dan pencegahan stunting. Di sektor penanganan, prioritas utama adalah penanganan anak usia kurang dari 2 tahun, sedangkan prioritas kedua adalah anak usia 2 hingga 5 tahun.
Sementara itu, di sektor pencegahan, prioritas pertama yakni ibu hamil berisiko tinggi. Ibu hamil harus dipantau untuk memastikan tidak ada kelahiran dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Sedangkan prioritas kedua pencegahan yakni calon pengantin dengan cara memberikan pendampingan dan konseling terkait stunting. Prioritas ketiga yakni remaja putri. ”Meski tenaga terbatas, tapi banyak yang bisa dilibatkan. Seperti organisasi wanita, misalnya Aisyiah, Muslimat, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lainnya,” kata Ipuk.
Untuk mendukung program ini, Hari Belanja Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar tiap bulan akan diarahkan pada kebutuhan anak-anak stunting. Misalnya belanja susu, vitamin, makanan berprotein, dan lainnya. Rata-rata dalam setiap pelaksanaan Hari Belanja ke Pasar Tradisional dan UMKM mampu menghasilkan Rp 700 juta yang akan digunakan untuk sasaran 7 ribu balita, ibu hamil, dan menyusui.
Ipuk mengatakan, tiap dua minggu sekali akan dilakukan evaluasi. Bagaimana perkembangan stunting di tiap desa dan kecamatan. Data akan terus ter-update di database sehingga camat, kepala desa, kepala OPD bisa memantau. ”Saya akan memantau dan meminta laporan penanganan tiap dua minggu sekali,” tuturnya.
Program tersebut diapresiasi oleh BKKBN Pusat. Menurut Deputi Adpin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, program BTS sangat tepat karena stunting merupakan persoalan serius. ”Kita hanya menyisakan waktu 18 bulan untuk mencapai penurunan stunting sesuai target presiden. Ini membutuhkan terobosan dan inovasi. Alhamdulillah, konsep Banyuwangi sangat tepat,” pungkasnya. (sgt/afi/c1) Editor : AF Ichsan Rasyid