Dua Parpol Anyar Ancang-Ancang Daftar ke KPU

AF Ichsan Rasyid • Dipublikasikan Kamis, 14 Juli 2022 | 14:09 WIB
Ilustrasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. (JawaPos.com)
Ilustrasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. (JawaPos.com)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kalangan partai politik (parpol) mulai ancang-ancang mendaftar sebagai peserta demokrasi lima tahunan tersebut. Di tingkat Banyuwangi, setidaknya ada dua parpol baru yang telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Seperti diketahui, meski coblosan baru akan digeber 14 Februari 2024 mendatang, namun tahapan-tahapan pemilu sudah mulai dilaksanakan tahun ini. Salah satu agenda terdekat adalah pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu.

Mengacu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu bakal dibuka mulai Jumat (29/7) sampai 13 Desember tahun ini. Selanjutnya, parpol-parpol yang lolos verifikasi bakal ditetapkan menjadi peserta pemilu pada 14 Desember.

Proses pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024 dilaksanakan berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK RI Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Pasal 178 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang kewenangan KPU dalam melaksanakan penelitian administrasi keabsahan persyaratan parpol yang mengikuti verifikasi pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu. Sedangkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 berkaitan ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 atau parpol yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara faktual tetapi tetap melalui verifikasi administrasi.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi Ari Mustofa mengatakan, menjelang tahap pendaftaran yang dibuka mulai 29 Juli, ada dua pihak parpol baru yang sudah berkomunikasi dengan pihaknya. Dua parpol tersebut adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). ”Selain itu, parpol peserta Pemilu 2019 yang berganti nama, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) juga sudah berkomunikasi dengan kami,” ujarnya kemarin (12/7).

Ari tidak menampik bahwa sesuai regulasi, parpol yang pada Pemilu 2019 lolos parliamentary threshold alias berhasil meraih kursi DPR RI tidak perlu melalui tahap verifikasi faktual. ”Sedangkan parpol baru dan parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak lulus parliamentary threshold tetap harus melalui verifikasi faktual,” kata dia.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) tentang verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024 tersebut. ”Kita tunggu juknis terbaru, KPU RI, Bawaslu, DKPPP, dan Komisi II DPR RI sudah bersepakat tentang Rancangan Peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi parpol, namun sampai sejauh ini (kemarin) PKPU tersebut belum terbit,” pungkasnya. (sgt/afi/c1) Editor : AF Ichsan Rasyid
pilkada serentak Pemilukada pemilu 2024 pilbup