Perizinan Tersendat Setahun, Perputaran Ekonomi Terimbas

AF Ichsan Rasyid • Dipublikasikan Rabu, 6 Juli 2022 | 13:36 WIB
Ilustrasi. (JawaPos.com)
Ilustrasi. (JawaPos.com)
BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kalangan dewan bereaksi menanggapi kesulitan perizinan yang dialami kalangan pelaku usaha di Banyuwangi. Versi dewan, tersendatnya proses perizinan tidak hanya menyusahkan pelaku usaha, tetapi juga berimbas pada masyarakat Banyuwangi secara luas.

Untuk mengurai ”benang kusut” berkaitan perizinan tersebut, lintas komisi di DPRD menggelar rapat kerja dengan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, Senin (4/7). SKPD dimaksud meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (PU CKPP), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain itu, kalangan pelaku usaha, seperti unsur Real Estate Indonesia (REI) dan organisasi apoteker di Banyuwangi juga dihadirkan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus tersebut.

Mahrus mengatakan, rapat kemarin digelar untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah pelaku usaha berkaitan dengan proses perizinan di Banyuwangi yang sudah sekitar setahun terakhir tersendat. Dikatakan, tersendatnya proses perizinan tersebut merupakan imbas transisi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sistem online single submission (OSS). ”Masih butuh proses untuk penyesuaian,” ujarnya.

Mahrus menuturkan, pada rapat kemarin dewan mengundang REI berkaitan dengan izin perumahan. Sedangkan kalangan apoteker dihadirkan berkaitan dengan izin apotek. ”Terutama izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” kata dia.

Dalam UU cipta kerja, ada tiga ketentuan berkaitan pembuangan akhir limbah perumahan, yakni menggunakan aplikasi bawah tanah, resapan, dan dibuang di badan sungai. ”Namun, teman-teman REI mengaku kesulitan menerapkan tiga ketentuan UU tersebut,” kata dia.

Masih menurut Mahrus, urusan permukiman dan kesehatan merupakan urusan wajib yang harus segera dicarikan solusinya. Terlebih, apabila urusan tersebut tersendat maka akan berimbas pada perekonomian daerah. ”Pendapatan asli daerah akan tersendat. Selain itu. perputaran ekonomi masyarakat juga tersendat karena banyak masyarakat bawah yang bekerja di sektor itu. Penjualan bahan-bahan material bangunan juga mandek,” tuturnya.

Meski demikian, kata Mahrus, dalam rapat kemarin semua pihak bisa memahami tersendatnya perizinan selama sekitar setahun tersebut. Sebab, jajaran birokrasi bekerja ”digerakkan” oleh aturan, sehingga mereka tidak berani menabrak aturan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. ”Solusinya, kami sepakat berkonsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” pungkasnya. (sgt/afi/c1) Editor : AF Ichsan Rasyid
ekonomi banyuwangi perizinan