RADAR BANYUWANGI - Pada tanggal 10 November kita tidak sekadar memperingati sebuah tanggal. Kita kembali berdiri di antara desing peluru Surabaya 1945, di antara pekik takbir Bung Tomo yang mengguncang langit, di antara anak-anak muda yang berangkat dengan keyakinan penuh bahwa mereka mungkin tidak akan pernah pulang, namun tetap maju.
Dalam hening yang khidmat ini, marilah kita mengenang mereka. Mereka tidak berjuang untuk jabatan. Tidak untuk proyek. Tidak untuk kekuasaan. Mereka berjuang untuk satu hal yang suci. Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, dan delapan puluh satu tahun setelah pertempuran 10 November, pertanyaan reflektifnya adalah, apakah martabat itu masih kita jaga?. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika ruang publik kita diramaikan oleh isu yang seharusnya tidak terjadi di negara hukum, dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari apakah isu tersebut telah terbukti secara hukum atau masih berada di ranah spekulasi politik, kehadirannya saja sudah cukup menjadi alarm kebangsaan.
Presiden bukan sekadar individu. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, simbol kedaulatan negara, dan penjaga rahasia negara. Keamanan komunikasinya adalah keamanan negara. Jika komunikasinya disadap oleh kekuatan internal tanpa prosedur hukum, maka yang terancam bukan hanya privasi satu orang, melainkan stabilitas negara. Jika disadap oleh kekuatan asing, maka yang dipertaruhkan adalah kedaulatan.
Namun di sisi lain, kita juga hidup di era di mana penyadapan diatur oleh undang-undang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta KUHAP, memberikan ruang terbatas bagi penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, dengan syarat yang sangat ketat: harus ada izin pengadilan, harus proporsional, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, penyadapan berubah dari instrumen negara hukum menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang.
Di sinilah nilai kepahlawanan menemukan relevansinya. Pahlawan-pahlawan kita dahulu melawan kolonialisme yang memata-matai, mengadu domba, dan memecah belah. Mereka melawan dengan keberanian dan kejujuran. Hari ini, bentuk penjajahan itu bermetamorfosis. Ia tidak selalu datang dengan senjata, tetapi bisa datang melalui penyalahgunaan teknologi, pembusukan etika kekuasaan, dan politik yang menghalalkan segala cara. Ketika ada pihak yang merasa berhak menyadap kepala negara demi kepentingan politik jangka pendek, sesungguhnya ia sedang mengkhianati cita-cita para pahlawan.
Ada tiga pelajaran kepahlawanan yang bisa kita tarik dari isu ini. Pertama, tentang integritas dan loyalitas pada konstitusi. Pahlawan sejati setia pada republik, bukan pada kelompok. Aparat intelijen, aparat penegak hukum, dan elite politik harus menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi mereka adalah pada Undang-Undang Dasar 1945, bukan pada patron politik. Jika ada penyadapan ilegal, negara wajib mengusutnya secara terbuka, bukan menutupinya dengan dalih stabilitas.
Kedua, tentang etika berdemokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi, tetapi kompetisi yang beradab. Kita tidak bisa membangun demokrasi yang matang jika setiap kontestasi diwarnai dengan cara-cara kotor seperti penyadapan, pembocoran percakapan pribadi, dan pembunuhan karakter. Para pahlawan mengajarkan kita untuk bertarung secara kesatria, berhadap-hadapan, bukan menusuk dari belakang.
Ketiga, tentang keteladanan. Hari Pahlawan sering kita reduksi menjadi upacara formal dan lomba simbolik. Padahal esensinya adalah pendidikan karakter. Anak-anak kita perlu melihat bahwa para pemimpinnya berani menegakkan kebenaran meskipun pahit. Jika isu penyadapan ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, apa yang akan kita ajarkan kepada generasi muda saat ini. Bahwa melanggar hukum adalah hal biasa selama tidak ketahuan.
Karena itu, momentum hari Pahlawan tahun ini harus kita jadikan sebagai momentum pembersihan moral.
Kepada pemerintah, publik tentu menantikan kejelasan resmi yang menenangkan. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara objektif dan transparan terhadap sistem keamanan komunikasi kepresidenan tentu akan membantu memulihkan kepercayaan dan mencegah spekulasi yang berkepanjangan. Jika ada pelanggaran, proses hukum yang adil diharapkan dapat berjalan tanpa pandang bulu.
Kepada DPR sebagai fungsi pengawasan, peran konstitusional untuk memastikan sistem bekerja sesuai koridornya tentu sangat diharapkan publik. Kepada kita sebagai warga negara, jangan mudah terjebak dalam polarisasi. Tidak semua isu harus dilihat dengan kacamata pro dan kontra presiden. Ini adalah isu tentang negara kita. Kedaulatan komunikasi presiden adalah milik kita semua, apa pun pilihan politik kita.
Para pahlawan telah memberikan kita negara. Tugas kita sekarang adalah memastikan negara itu dikelola dengan kehormatan. Jika kita gagal menjaga etika dalam isu sebesar penyadapan presiden, maka kita sedang mengizinkan warisan pahlawan itu luntur pelan-pelan. Namun jika kita berhasil menjadikannya sebagai pelajaran untuk memperkuat sistem hukum dan etika bernegara, maka di situlah kita pantas menyandang gelar yang kita sematkan kepada generasi muda kita pahlawan masa depan Indonesia. Selamat Hari Pahlawan. Mari jaga Indonesia dengan keberanian yang jujur. (*)
Editor : Ali Sodiqin