RADAR BANYUWANGI - Kebijakan efisiensi anggaran membawa perubahan besar bagi birokrasi kita. Pemerintah daerah dan satuan kerja harus menyesuaikan program dengan anggaran yang semakin terbatas. Perjalanan dinas dikurangi, kegiatan ditunda, bahkan sejumlah program terpaksa dibatalkan. Tidak sedikit instansi mengeluh karena ruang geraknya menyempit, sementara target kinerja dan tuntutan pelayanan tetap harus dipenuhi.
Dalam situasi tertentu, persoalan ini bahkan memunculkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah merasa lebih memahami kebutuhan masyarakatnya, sedangkan pusat berkepentingan menjaga disiplin fiskal. Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, ada pertanyaan yang patut direnungkan: apakah selama ini kita benar-benar tidak memiliki ruang untuk berhemat, atau baru menyadari pentingnya efisiensi setelah anggaran dipangkas?
Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 memberikan pelajaran menarik. Ketika keadaan memaksa, birokrasi ternyata mampu mengurangi perjalanan dinas, menyelenggarakan rapat secara daring, dan menyederhanakan kegiatan. Kebiasaan yang sebelumnya dianggap perlu ternyata dapat diubah. Artinya, efisiensi bukan sesuatu yang mustahil. Persoalannya, mengapa budaya berhemat sering baru muncul ketika keadaan mendesak?
Ketika Anggaran Harus Dihabiskan
Ironi yang lebih mendasar terletak pada cara kita mengukur keberhasilan pengelolaan anggaran. Dalam praktik birokrasi, penyerapan anggaran sering menjadi salah satu indikator yang mendapat perhatian besar. Untuk keperluan ini, bahkan tersedia penghargaan khusus. Akibatnya. ketika penghargaan atau penilaian kinerja yang menitikberatkan kecepatan realisasi belanja, banyak satuan kerja dapat terdorong berlomba menghabiskan anggaran sebelum tahun berakhir.
Bayangkan sebuah satuan kerja yang menjelang Desember masih memiliki sisa anggaran. Muncullah dorongan untuk segera melaksanakan rapat, seminar, perjalanan dinas, atau kegiatan lain yang telah direncanakan. Secara administratif, kegiatan itu mungkin sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pertanyaan yang lebih penting justru jarang diajukan: apakah kegiatan tersebut masih mendesak, apakah hasilnya sebanding dengan biaya, dan apakah ada pilihan yang lebih hemat?
Contoh lain adalah pengadaan barang. Ketika anggaran tersedia, pembelian perangkat atau perlengkapan kantor dapat dianggap sebagai pelaksanaan program yang wajar. Padahal, jika barang yang ada masih layak digunakan, pengadaan baru seharusnya dievaluasi berdasarkan kebutuhan nyata, bukan semata-mata karena anggarannya tersedia.
Demikian pula kegiatan seremonial yang melibatkan banyak peserta, perjalanan dinas dengan biaya besar, atau rapat berulang yang hasilnya tidak jelas. Kegiatan semacam itu tidak otomatis mubazir. Namun, jika manfaatnya tidak sebanding dengan pengeluaran, pelaksanaannya patut dipertanyakan.
Di sinilah paradoks itu muncul. Pemerintah mengajak berhemat, tetapi budaya birokrasi yang berorientasi pada penyerapan dapat menciptakan dorongan untuk tetap membelanjakan uang. Anggaran yang seharusnya menjadi alat mencapai tujuan justru berisiko berubah menjadi target yang harus dihabiskan.
Laporan Selesai, Masalah Belum Tentu Selesai
Kita juga perlu membedakan keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Sebuah kegiatan dapat terlaksana, laporan tersusun rapi, dokumentasi lengkap, dan anggaran terserap seluruhnya. Namun, apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar membaik?
Misalnya, rapat koordinasi telah diselenggarakan berkali-kali, tetapi persoalan pelayanan yang dibahas tetap berulang. Pelatihan pegawai telah dilaksanakan, tetapi prosedur pelayanan masih berbelit-belit. Anggaran sosialisasi telah digunakan, tetapi masyarakat tetap kesulitan memahami prosedur yang seharusnya sederhana.
Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa terlaksananya kegiatan tidak selalu identik dengan tercapainya tujuan. Tentu, perubahan kualitas pelayanan tidak selalu dapat diukur secara instan. Namun, setidaknya harus ada indikator yang masuk akal untuk menilai apakah uang yang dikeluarkan menghasilkan perbaikan.
Anggaran adalah sarana, bukan tujuan. Penyerapan merupakan bagian dari proses, bukan bukti akhir keberhasilan pembangunan.
Mengubah Ukuran Keberhasilan
Efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pemotongan anggaran secara serampangan. Mengurangi biaya pelayanan dasar justru dapat merugikan masyarakat. Yang diperlukan adalah keberanian meninjau ulang prioritas: mana yang wajib, mana yang dapat disederhanakan, dan mana yang sesungguhnya tidak lagi mendesak.
Ukuran keberhasilan pun perlu bergeser dari sekadar seberapa cepat anggaran dibelanjakan menuju seberapa tepat anggaran digunakan. Satuan kerja yang mampu menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan semestinya mendapat apresiasi. Sebaliknya, penyerapan tinggi tidak semestinya otomatis dianggap sebagai prestasi apabila manfaat kegiatannya tidak jelas.
Pada akhirnya, uang negara bukan milik pejabat, bukan pula milik instansi yang mengelolanya. Setiap rupiah berasal dari amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Karena itu, keberhasilan birokrasi tidak semestinya diukur dari seberapa cepat anggaran dihabiskan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan.
Kini, kebijakan efisiensi seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar. Jangan sampai kita hanya pandai berhemat ketika anggaran dipotong, lalu kembali pada kebiasaan lama ketika anggaran tersedia. Jangan pula menjadikan rencana kerja sebagai alasan untuk terus membelanjakan uang, meskipun kebutuhan dan manfaatnya patut dipertanyakan.
Sudah saatnya setiap pimpinan instansi berani bertanya kepada dirinya sendiri: jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, apakah pelayanan kepada masyarakat akan terganggu? Jika anggaran ini dihemat, apakah hasil kerja akan berkurang? Dan jika uang negara tetap dibelanjakan, manfaat nyata apa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu seharusnya menjadi bagian dari setiap keputusan anggaran, bukan sekadar bahan evaluasi setelah uang terlanjur dibelanjakan.
Setiap birokrasi mestinya mengubah paradigma dari kebanggaan atas besarnya anggaran menuju kebanggaan atas besarnya manfaat; dari perlombaan menghabiskan uang menuju perlombaan menghasilkan kinerja; dan dari sekadar mengejar kepatuhan administratif menuju tanggung jawab moral kepada masyarakat. Sebab, efisiensi sejati bukanlah ketika negara mengeluarkan uang sesedikit mungkin, melainkan ketika setiap rupiah digunakan secara tepat, setiap program menjawab kebutuhan, dan setiap hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat.
Jangan sampai kita berhasil menghabiskan anggaran, tetapi gagal menyelesaikan persoalan. Jangan sampai laporan pertanggungjawaban dinyatakan sempurna, sementara masyarakat tetap menunggu perubahan. Negara tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar pandai membelanjakan anggaran. Negara membutuhkan birokrasi yang berani menghemat ketika pengeluaran tidak diperlukan, cermat ketika menentukan prioritas, dan sungguh-sungguh bekerja ketika uang rakyat harus diubah menjadi kesejahteraan. (*)
Editor : Ali Sodiqin